SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur pada Triwulan I 2026 mencapai Rp367,95 miliar. Angka ini menempatkan Jawa Timur sebagai kontributor tertinggi nasional dalam sektor kehutanan berbasis masyarakat.
Capaian tersebut meningkat 26,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp290,53 miliar. Lonjakan ini mempertegas peran strategis ekonomi kehutanan dalam menopang perekonomian daerah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut sebagai indikator kuat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat di sekitar kawasan hutan. Menurutnya, tren peningkatan ini tidak lepas dari penguatan kelembagaan KTH dan peran aktif penyuluh kehutanan di lapangan.
Secara nasional, NTE KTH pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp619,58 miliar atau naik 15,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Jawa Timur menyumbang 59,38 persen, menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi kehutanan nasional.
Dominasi Jawa Timur juga terlihat dari kontribusi sejumlah daerah. Kabupaten Trenggalek menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp185,35 miliar, disusul Lamongan Rp22,15 miliar, Blitar Rp20,74 miliar, Probolinggo Rp19,03 miliar, dan Lumajang Rp17,82 miliar.
Selain pasar domestik, produk KTH Jawa Timur juga mulai menembus pasar internasional. Salah satu contohnya adalah KTH Aren Lestari di Pacitan yang berhasil mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan volume 12 ton senilai lebih dari Rp535 juta.
“Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin berkembang, produktif, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan,” ujar Khofifah, Senin (6/4).
Ia menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara kelompok tani, penyuluh kehutanan, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.
“Pendampingan yang intensif dan berbasis potensi lokal terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi KTH secara signifikan,” tegasnya.
Capaian ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, tetapi juga memperkuat posisi Jawa Timur dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Ekonomi kehutanan berbasis masyarakat dinilai mampu menjadi solusi pembangunan yang inklusif sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Meski demikian, Khofifah menekankan pentingnya diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu agar nilai tambah ekonomi terus meningkat. Saat ini, kontribusi terbesar masih didominasi hasil hutan kayu dengan nilai lebih dari Rp200 miliar.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar.
“Kami ingin memastikan KTH tidak hanya tumbuh sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan,” pungkas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar