SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi meluncurkan Pendampingan dan Layanan Terintegrasi bagi Keluarga Aparatur Sipil Negara (PELITA ASN) bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Graha Menur, RSD Prof. dr. Moeljono Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (29/6/2026).
Peluncuran program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat ketahanan keluarga aparatur sipil negara sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa ASN tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga harus memiliki keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pada peringatan Harganas ini kita juga meluncurkan PELITA ASN, yakni pendampingan dan pelayanan secara terintegrasi bagi ASN, terutama yang berkaitan dengan ketahanan keluarga,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan, program tersebut merupakan langkah preventif yang disiapkan pemerintah untuk menyediakan ruang konsultasi bagi ASN dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar, termasuk perceraian.
“Ini sebetulnya lebih kepada inward looking. Kita melihat kebutuhan ASN di Jawa Timur akan ruang konsultasi sehingga sedapat mungkin persoalan keluarga dapat diselesaikan lebih awal sebelum berdampak pada perceraian,” katanya.
Ia mengaku prihatin masih ditemukannya angka perceraian di kalangan ASN. Karena itu, Pemprov Jawa Timur berupaya menghadirkan sistem pendampingan yang lebih komprehensif agar berbagai persoalan keluarga dapat ditangani sejak dini.
“Saya sering menyampaikan mengapa setiap hari Jumat hampir selalu ada penandatanganan izin perceraian oleh gubernur. Padahal, sejauh persoalan keluarga masih bisa dicarikan solusi melalui konsultasi yang tepat, tentu itu yang ingin kita lakukan,” jelasnya.
Khofifah menambahkan, PELITA ASN merupakan implementasi semangat ibda’ binafsik, yakni memulai perubahan dan perbaikan dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain melakukan hal yang sama.
“Nanti kalau dirasa baik, silakan bupati dan wali kota juga dapat mengadopsi program PELITA ASN ini. Ini bagian dari ibda’ binafsik, bagaimana kita mampu mengenali persoalan sekaligus memberikan layanan yang dibutuhkan,” terangnya.
Sebagai bentuk penguatan sinergi, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Jawa Timur.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan pendampingan keluarga ASN melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari edukasi, konsultasi, hingga penyelesaian berbagai persoalan keluarga secara terpadu.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga menyerahkan Penilaian Kinerja Pencegahan Perkawinan Anak (PPA Award) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 kepada sejumlah kabupaten/kota yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dan kolaborasi dalam upaya mencegah perkawinan anak.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak. Kami berharap praktik-praktik baik ini dapat direplikasi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk penyelenggaraan PPA Award yang dinilainya sebagai terobosan penting dalam memperkuat perlindungan anak.
“Ada PPA Award, dan ini baru ada di Jawa Timur. Jawa Timur sering mendapatkan perhatian dan penghargaan karena inovasi serta kreativitasnya yang luar biasa,” kata Arifatul.
Pada PPA Award 2026, Pemerintah Kota Malang berhasil meraih Juara I, disusul Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai Juara II, dan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Juara III.
Sementara itu, Penghargaan Inovasi Terbaik diraih Pemerintah Kota Surabaya, Penghargaan Kelembagaan Terbaik diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, sedangkan Penghargaan Koordinasi Lintas Sektor Terbaik diterima Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Sufi Agustini, Direktur RSD Prof. dr. Moeljono Provinsi Jawa Timur Vitria Dewi, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Shodiqin, jajaran Forkopimda, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar