SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan percepatan pemetaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan sertifikasi tanah untuk menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan dan pengembangan industri. Pernyataan ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Senin (30/3).
Khofifah menegaskan pentingnya kepastian tata ruang agar pertumbuhan sektor industri tidak mengorbankan lahan produktif pertanian di wilayah yang menjadi salah satu penopang utama industri nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah menyoroti target nasional sektor manufaktur yang ditetapkan 30% pada 2045, sementara Jawa Timur saat ini telah mencapai 35%. Menurutnya, potensi besar ini harus didukung dengan pemetaan lahan yang jelas, membedakan mana lahan untuk industri dan mana yang harus dilindungi sebagai LSD.
“Target nasional 2045 sektor manufaktur di angka 30%, Jawa Timur hari ini sudah 35%. Artinya kita punya potensi besar, tapi harus didukung dengan pemetaan lahan yang jelas, mana untuk industri dan mana yang harus dilindungi sebagai LSD,” kata Khofifah.
Ia menambahkan, kepastian tata ruang sangat penting agar investor dapat masuk tanpa hambatan dan pengembangan usaha yang sudah berjalan tidak terhalang. “Kalau pemetaannya sudah jelas, mana kawasan industri dan mana LSD, itu bisa kita kunci. Dengan begitu tidak ada lagi pergeseran fungsi lahan,” tegasnya.
Kanwil BPN Jatim menargetkan LSD minimum 87% dari luas Lahan Baku Sawah di 38 kabupaten/kota. Beberapa daerah telah melampaui target ini, antara lain Jember 87,65%, Lumajang 87,82%, Bangkalan 92%, serta Magetan dan Pamekasan masing-masing 93%. Namun, masih ada daerah yang memerlukan percepatan pemetaan.
Selain itu, Khofifah menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari penguatan kepastian hukum. “Masih ada sekitar 5,2 juta bidang tanah dari 23 juta bidang yang belum bersertifikat. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama. Sertifikasi tanah adalah fondasi kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat,” ujarnya.
Langkah percepatan pemetaan LSD dan sertifikasi tanah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan kepastian bagi investasi industri. Koordinasi lintas sektor dan daerah menjadi kunci keberhasilan program agar semua langkah selaras dan berdampak positif bagi masyarakat.
Khofifah menegaskan perlunya kerja sama yang intensif dengan bupati dan wali kota untuk memastikan langkah percepatan dapat tercapai. “Kita perlu segera melakukan rakor bersama bupati dan wali kota agar langkah kita bisa seiring, saling menguatkan, dan percepatan ini dapat segera tercapai,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar