JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinan perempuan tidak hanya dilihat dari banyaknya perempuan yang menduduki jabatan strategis. Lebih dari itu, kepemimpinan harus mampu melahirkan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women’s Leadership Forum Tahun 2026 bertema “Breaking Barriers, Building Impact” yang digelar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Forum berlangsung di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (27/7), dengan materi bertajuk “The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik”.
Menurut Khofifah, kepemimpinan yang berkualitas harus menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, kebijakan publik tidak cukup hanya membuka ruang partisipasi, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan warga secara adil dan menyeluruh.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan gender,” ujar Khofifah.
Ia menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di berbagai sektor harus memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki untuk berkembang, berpartisipasi, dan mengambil peran dalam pembangunan. Kesetaraan tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Dalam paparannya, Khofifah juga mengajak peserta kembali melihat komitmen global melalui Beijing Platform for Action (BPfA) yang diadopsi pada Konferensi Perempuan Sedunia tahun 1995. Meski telah memasuki tiga dekade, ia menilai 12 area kritis yang terdapat dalam BPfA masih relevan sebagai acuan penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Berdasarkan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berbagai persoalan pembangunan pada akhirnya bermuara pada tiga isu utama, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga sektor tersebut dinilai menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.
“Ketiga pilar itu adalah akar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, strategi pengarusutamaan gender harus berfokus langsung pada penyelesaian masalah fundamental pada ketiga sektor krusial ini,” tegasnya.
Khofifah menilai pembangunan yang berpihak pada kesetaraan tidak cukup diwujudkan melalui representasi perempuan dalam jabatan formal. Menurutnya, peran para informal leader dan organisasi perempuan juga memiliki kontribusi besar dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia sekaligus mempercepat terciptanya pembangunan yang inklusif.
Karena itu, ia mengusulkan agar Women’s Leadership Forum dikembangkan menjadi agenda berkelanjutan yang tidak berhenti pada ruang diskusi semata. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah berbagi praktik-praktik terbaik dari berbagai daerah sehingga dapat direplikasi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Ia bahkan mengusulkan penyelenggaraan forum berikutnya dilaksanakan di daerah agar peserta dapat melihat langsung implementasi program-program pembangunan yang telah berjalan.
“Kalau kita sepakat, ini bisa kita jadikan action plan. Jadi pertemuan ini bukan hanya pertemuan pikiran, tetapi mempertemukan bagaimana kerja-kerja efektif yang bisa kita lakukan bersama. Best practice di daerah sudah banyak yang bisa dilihat,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan gender di Jawa Timur. Ia menyebut Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur Tahun 2025 berada di angka 0,329 atau lebih baik dibanding rata-rata nasional. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur mencapai 93,29 yang menunjukkan semakin baiknya kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi.
Capaian tersebut, menurutnya, merupakan hasil dari berbagai program pemberdayaan yang dijalankan secara terukur. Salah satunya Program Jatim Puspa yang memperkuat ekonomi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sepanjang periode 2020–2025, program tersebut telah menjangkau 31.024 Keluarga Penerima Manfaat di 723 desa dengan dukungan anggaran sebesar Rp87,778 miliar.
Pemprov Jawa Timur juga menjalankan GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) sebagai bentuk pemberdayaan perempuan pengemudi ojek daring, terutama mereka yang menjadi kepala keluarga maupun single parent. Perlindungan sosial juga diberikan kepada kelompok rentan lain, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas, melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.
Mengakhiri paparannya, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem yang memberi ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang, menunjukkan kapasitasnya, serta berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan.
“Kita bangun ekosistem yang bisa memberikan kepercayaan bahwa perempuan mampu melakukan hal baik, memiliki kompetensi dan kapasitas yang bisa diandalkan dan diunggulkan sekaligus memberikan manfaat di semua lini,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar