SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Ancaman krisis pangan global, perang dagang antarnegara, hingga gelombang Artificial Intelligence (AI) mulai menjadi sorotan serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di tengah situasi itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta aparatur sipil negara tidak lagi bekerja dengan pola lama yang lamban dan administratif.
Peringatan itu disampaikan Khofifah saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XI Tahun 2026 yang dirangkai dengan penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Angkatan 59, 60, dan 61 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Balongsari, Tandes, Surabaya.
Sebanyak 52 peserta mengikuti PKN II Angkatan XI. Sementara 127 peserta mengikuti Latsar CPNS. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi Pemprov Jatim untuk menyiapkan birokrasi yang dinilai mampu bertahan menghadapi tekanan global yang semakin kompleks.
Khofifah menegaskan ASN masa kini tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif. Menurutnya, birokrasi dituntut menjadi motor perubahan yang mampu bergerak cepat membaca tantangan zaman.
“Saya berharap melalui kegiatan ini bisa menjadi ruang lahirnya strategic leader yang adaptif mampu menghadirkan inovasi, proyek perubahan, dan tata kelola pemerintahan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Khofifah.
Pernyataan itu muncul di tengah tantangan besar yang sedang dihadapi banyak daerah. Mulai dari ancaman krisis pangan, tekanan ekonomi global, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi yang bergerak jauh lebih cepat dibanding pola kerja birokrasi konvensional.
Khofifah menilai ASN harus mampu menjadi strategic leader sekaligus game changer di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, kepemimpinan adaptif menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak tertinggal dari dinamika masyarakat.
“Birokrasi tidak boleh berjalan dengan pola lama. Pemerintahan harus mampu bergerak lebih adaptif, responsif, dan berbasis inovasi,” tegasnya.
Ia mengingatkan perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena itu, ASN dituntut memiliki kemampuan belajar yang kuat agar tidak kalah cepat dengan perubahan global.
“Kehidupan itu terus berubah, perubahan itu sunatullah, perubahan itu keniscayaan, dan yang tidak berubah itu perubahan itu sendiri,” ujarnya.
Di hadapan peserta PKN II dan CPNS, Khofifah juga meminta ASN mulai meninggalkan pola pikir merasa paling pintar atau paling berpengalaman. Menurutnya, tantangan besar saat ini tidak bisa diselesaikan secara individual.
“Jangan pernah merasa paling smart, paling berprestasi, paling menguasai, tidak ada sukses hasil dari kerja sendiri,” imbuhnya.
Tema kepemimpinan adaptif dalam penguatan tata kelola ketahanan pangan yang diangkat dalam pelatihan tersebut dinilai relevan dengan kondisi dunia saat ini. Apalagi, ancaman krisis pangan global mulai dirasakan banyak negara akibat konflik geopolitik dan perubahan iklim ekstrem.
Khofifah menilai Jawa Timur harus bergerak cepat menjaga stabilitas pangan daerah agar dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat bawah. Karena itu, Pemprov Jatim melakukan berbagai langkah mitigasi.
Mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, percepatan masa tanam, optimalisasi sumber air, pompanisasi, rehabilitasi jaringan irigasi hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Semua langkah ini dilakukan agar produktivitas pertanian tetap terjaga, risiko gagal panen dapat diminimalkan, dan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Di tengah tekanan global tersebut, Jawa Timur justru mencatat pertumbuhan ekonomi positif. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen year on year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui rata-rata nasional.
Selain itu, Jawa Timur juga masih menjadi provinsi dengan produksi padi dan beras tertinggi nasional pada 2025. Produksi padi mencapai 10,57 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi beras sekitar 6,1 juta ton.
Khofifah menyebut capaian itu tidak lepas dari kemampuan pemerintah daerah beradaptasi terhadap perubahan iklim, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
“Prestasi ini tentu juga hasil dari bagaimana kita adaptif tidak hanya terhadap teknologi tetapi juga terhadap perubahan iklim dan kebutuhan untuk menjawab tantangan hari ini,” tegasnya.
Pemprov Jawa Timur juga terus memperkuat sektor logistik dan perdagangan melalui pengembangan JATIM HUB serta Instalasi Karantina Terpadu. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga daya saing daerah di tengah persaingan ekonomi global.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufiq, menilai kemampuan belajar menjadi faktor utama agar birokrasi tidak tertinggal oleh perubahan zaman.
“Adaptif ini kata kuncinya adalah belajar, dan belajar ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa birokrasi selalu catch up, selalu bisa menyesuaikan dengan perubahan atau bahkan menjadi trend setter,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan kompetensi ASN. Menurutnya, BPSDM Jawa Timur saat ini menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.
Di akhir sambutannya, Khofifah meminta seluruh peserta pelatihan tidak hanya mengejar jabatan birokrasi, tetapi benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Jadilah ASN yang profesional, loyal, disiplin, serta memiliki semangat belajar yang tinggi untuk mewujudkan Jawa Timur yang mandiri, resilien, berdaya saing, dan semakin kokoh sebagai Gerbang Baru Nusantara,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar