SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama masyarakat kembali mengirim bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 64,4 ton bantuan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (20/8/2026) sore.
Bantuan tersebut diangkut menggunakan kapal Dharma Rucitra VII dengan tujuan Labuan Bajo. Logistik yang dikirim mencakup obat-obatan, bahan permakanan, serta berbagai kebutuhan kebersihan dan hygiene bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari solidaritas antardaerah sekaligus bentuk gotong royong untuk membantu masyarakat NTT menghadapi masa tanggap darurat.
“Insya Allah hari ini yang sudah terkumpul sekitar 64,4 ton. Target sampai 100 ton yang bisa kita support. Persaudaraan dan kegotongroyongan harus dibangun semaksimal mungkin,” ujar Khofifah setelah mengecek langsung bantuan di Pelabuhan Tanjung Perak.
Pemprov Jatim, kata Khofifah, masih membuka ruang untuk menambah bantuan hingga mencapai lebih dari 100 ton. Jumlah tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana.
Respons Jawa Timur terhadap gempa NTT sendiri telah dilakukan secara bertahap. Sejak 16 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mengirim tujuh personel untuk membantu proses evakuasi serta penanganan awal di wilayah terdampak.
Dukungan kemudian diperluas pada 17 Agustus 2026. Pada pagi hari setelah pelaksanaan apel renungan suci, Pemprov Jatim mengirim 8,4 ton bantuan menuju Ende yang menjadi salah satu wilayah terdampak berat.
Pengiriman tidak hanya berupa logistik. Jawa Timur juga mengirim tenaga medis dan paramedis bersama obat-obatan untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan. Tim kesehatan tersebut telah bergabung dengan rumah sakit setempat.
Dukungan medis kembali diperkuat melalui pengiriman obat-obatan pada tahap berikutnya. Jenis dan jumlah obat disesuaikan dengan hasil identifikasi kebutuhan yang dilakukan tim dokter Jawa Timur yang lebih dahulu berada di lokasi bencana.
“Dari mereka dilakukan identifikasi apa saja kebutuhan obat. Sekarang ini kita bawa obat-obat cukup banyak sesuai kebutuhan yang dimaksud,” ungkap Khofifah.
Tim dokter Jawa Timur saat ini juga telah bergabung dengan rumah sakit darurat yang berada dalam koordinasi Kementerian Kesehatan. Dengan pola tersebut, bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan diharapkan dapat diberikan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Khofifah menyebut tambahan tim dokter juga dijadwalkan berangkat pada 22 Agustus 2026. Penambahan tersebut akan melihat kebutuhan pelayanan kesehatan yang masih diperlukan masyarakat terdampak.
Menurut dia, dukungan kesehatan tidak dilakukan dengan pola seragam. Jumlah dokter, perawat, paramedis maupun kebutuhan obat akan disesuaikan dengan kondisi fasilitas kesehatan dan jenis layanan yang dibutuhkan di daerah terdampak.
“Mereka sudah support obat-obatan sesuai dengan yang diidentifikasi oleh dokter yang sudah lebih dulu sampai sana. Jadi kita akan melihat kebutuhannya, katakan kalau dokter spesialis apa, kalau perawat berapa orang,” jelas Khofifah.
Sebanyak 14 rumah sakit yang berada dalam koordinasi Pemprov Jatim juga telah disiapkan apabila diperlukan dukungan lebih lanjut. Rumah sakit tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan tenaga kesehatan, baik dokter, tenaga medis, paramedis maupun dukungan obat-obatan.
Bagi Pemprov Jatim, pengiriman bantuan tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah logistik yang diberangkatkan. Ketepatan jenis bantuan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan utama agar bantuan benar-benar bermanfaat.
Khofifah menilai posisi Jawa Timur memiliki arti penting dalam distribusi bantuan ke NTT karena tersedianya konektivitas transportasi laut dari Surabaya. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman logistik dalam jumlah besar dilakukan secara bertahap menuju wilayah tujuan.
“Kita tidak boleh menambah beban daerah yang pada dasarnya sudah memiliki tim yang sudah eksis sehingga kita sebetulnya bisa memberikan penguatan. Tetapi opsi untuk kemungkinan kita menyiapkan posko itu sudah kita bahas,” tegasnya.
Pemprov Jatim juga masih memetakan kemungkinan kebutuhan lain selama masa tanggap darurat. Di antaranya penambahan posko, dapur umum, hingga dukungan relawan apabila kapasitas yang sudah tersedia di lokasi belum mencukupi.
Untuk dapur umum, Dinas Sosial dan BPBD Jawa Timur telah membahas kemungkinan penambahan kapasitas. Namun keputusan pengiriman maupun pembentukan dapur umum tambahan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak.
“Kita hitung apakah masih dibutuhkan dapur umum lapangan. Jika jumlah lapangan dirasakan masih harus ditambah maka dinas sosial dan BPBD akan menyiapkan,” tutur Khofifah.
Hal yang sama diterapkan terhadap pengerahan relawan. Pemprov Jatim tidak ingin penambahan personel justru menjadi beban bagi pemerintah daerah dan tim yang sedang bekerja di lokasi bencana.
“Selain itu, perlu identifikasi apakah masih dibutuhkan tambahan relawan karena jangan sampai tambahan relawan menjadi beban,” imbuhnya.
Menurut Khofifah, jika posko yang sudah ada masih mampu menjalankan fungsi penanganan, dukungan dari Jawa Timur akan diarahkan untuk memperkuat sistem tersebut. Pendekatan itu dinilai lebih efektif dibandingkan membangun struktur baru tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, perhatian juga diarahkan pada kondisi psikologis warga terdampak. Pemprov Jatim menyiapkan dukungan trauma healing dan trauma konseling melalui Dinas Sosial untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan psikologis setelah bencana.
“Dinas Sosial kita siapkan untuk trauma healing yang mestinya memang mendapatkan penguatan ketika terjadi bencana alam (longsor, banjir atau gempa),” jelas Khofifah.
Dukungan psikososial dinilai menjadi bagian penting dalam proses pemulihan karena dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik dan kebutuhan logistik. Warga yang kehilangan anggota keluarga, rumah, maupun rasa aman juga membutuhkan pendampingan agar dapat melewati masa pascabencana.
Khofifah menegaskan seluruh dukungan Jawa Timur diarahkan untuk memperkuat penanganan yang sudah berjalan di NTT. Pemprov Jatim akan terus melihat perkembangan kebutuhan di lapangan sebelum menentukan tambahan bantuan, tenaga kesehatan, relawan maupun fasilitas pendukung.
Solidaritas antardaerah, menurut Khofifah, menjadi kekuatan penting dalam menghadapi bencana. Jawa Timur berupaya mengambil peran sesuai kapasitas yang dimiliki, termasuk memanfaatkan jalur transportasi yang memungkinkan bantuan dikirim menuju NTT.
“Ini adalah duka bersama. Seluruh daerah di Indonesia memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi. Mungkin ada yang bisa bergerak lebih cepat dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Jawa Timur memiliki konektivitas yang memungkinkan bantuan dikirim lebih cepat,” katanya.
Dengan pengiriman 64,4 ton bantuan pada Kamis, dukungan Jawa Timur terhadap masyarakat terdampak gempa NTT masih akan berlanjut. Pemprov Jatim menargetkan bantuan dapat ditingkatkan hingga sekitar 100 ton atau lebih sesuai kebutuhan yang teridentifikasi di lapangan.
Khofifah berharap bantuan tersebut segera diterima masyarakat yang membutuhkan, sementara dukungan kesehatan dan pendampingan dapat membantu proses penanganan serta pemulihan warga terdampak.
“Semoga yang tertimpa musibah, yang meninggal semua dapat tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang sedang dirawat di rumah sakit segera sembuh dan yang lain mudah-mudahan tetap semangat melanjutkan kehidupan mereka bersama keluarga,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar