BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran dan berkualitas di daerah. Penegasan ini disampaikan saat menghadiri Jalan Sehat Formasi MBG 2026 di Bangkalan, Sabtu (4/4).
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengimbau kepala daerah aktif melakukan pengawasan langsung guna memastikan distribusi, kualitas layanan, hingga penerima manfaat benar-benar sesuai target.
Khofifah menilai keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam melakukan pemantauan di lapangan. Ia menyebut, pengawasan langsung di sekolah maupun pondok pesantren menjadi kunci untuk menjaga mutu layanan tetap optimal.
Menurutnya, program MBG yang telah berjalan lebih dari satu tahun perlu terus dievaluasi dan disempurnakan. Evaluasi tersebut penting agar berbagai kendala yang muncul dapat segera diperbaiki secara sistematis.
Ia juga mendorong daerah yang telah berhasil menjalankan program dengan baik untuk menjadi rujukan bagi wilayah lain. Sebaliknya, daerah yang masih menghadapi hambatan diminta segera melakukan pembenahan.
“Jika terdapat pelaksanaan MBG yang masih perlu perbaikan, segera kita benahi bersama. Sementara yang sudah baik, dapat menjadi referensi bagi daerah lain,” tegasnya.
Khofifah menambahkan, sinergi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah daerah, dan berbagai pihak menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan program nasional tersebut.
“Pendampingan langsung dari kepala daerah akan memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, baik dari sisi distribusi, mutu layanan, maupun ketepatan sasaran penerima manfaat,” ujar Khofifah.
Sementara itu, Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) Suardi Samiran mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong implementasi MBG, khususnya di wilayah Madura.
“Kami bangga dengan kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifah yang sangat dekat dengan masyarakat. SPPG Ponpes Al Anwar ini diharapkan menjadi teladan bagi pengembangan SPPG di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Ketua Yayasan Ponpes Al Anwar Bangkalan, KH Muchlis, juga menilai program MBG di daerahnya tidak lepas dari peran aktif gubernur dalam mendorong realisasi kebijakan tersebut.
Program MBG merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045 melalui pemenuhan gizi peserta didik. Program ini tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga santri di pondok pesantren, termasuk kelompok rentan seperti anak yatim dan keluarga kurang mampu.
Di Bangkalan, implementasi MBG bahkan mulai menunjukkan dampak sosial yang signifikan. Sejumlah guru mengaku program ini membantu meningkatkan semangat belajar siswa karena kebutuhan gizi mereka terpenuhi secara rutin.
Selain dampak sosial, MBG juga dinilai memiliki efek ekonomi yang besar. Deputi BGN menyebut, jika terdapat 120 SPPG di Bangkalan, maka potensi perputaran ekonomi bisa mencapai Rp120 miliar per bulan atau sekitar Rp1,4 triliun per tahun.
Dampak tersebut muncul dari keterlibatan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam rantai pasok makanan bergizi, mulai dari bahan baku hingga distribusi.
“Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan pelaku usaha setempat,” jelas Suardi.
Di sisi lain, manfaat langsung program ini dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Salah satu guru di SDN Patereman 1 Modung menyebut, program MBG membantu siswa yatim tetap mendapatkan asupan gizi yang layak.
“Allhamdulillah dengan adanya MBG ini menu maupun lauk yang disajikan cocok sehingga anak-anak semangat belajarnya,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, dalam kegiatan tersebut juga diserahkan 800 paket beasiswa pendidikan gratis dari Ponpes Al Anwar kepada siswa penerima manfaat, memperkuat komitmen keberlanjutan program MBG di daerah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar