JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Jawa Timur dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Senin (14/9).
Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Khofifah menjelaskan dua inovasi Pemprov Jawa Timur, yakni Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi atau Permata Jatim serta Sistem Informasi Kawasan Kumuh (Sikawanku).
Paparan tersebut menunjukkan skala persoalan yang masih dihadapi Jawa Timur. Berdasarkan penetapan tahun 2024, luas kawasan kumuh di provinsi tersebut mencapai 8.117,23 hektare, mencakup 892 kawasan yang tersebar di 4.861 desa/kelurahan.
Hingga akhir 2025, kawasan kumuh yang berhasil dikurangi mencapai 1.619,47 hektare. Rinciannya, pengurangan sebesar 1.004,37 hektare pada 2024 dan 615,10 hektare pada 2025.
Dengan capaian itu, masih tersisa 6.497,76 hektare kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan.
“Permasalahan ini menuntut intervensi yang terintegrasi, berbasis data, dan dikerjakan melalui sinergi lintas level pemerintahan,” ujar Khofifah.
Dari sisi kewenangan, pemerintah pusat menangani 168 kawasan dengan luas 4.158,90 hektare. Pemprov Jawa Timur menangani 130 kawasan seluas 1.596,35 hektare, sedangkan pemerintah kabupaten/kota menangani 594 kawasan dengan luas 2.361,97 hektare.
Menurut Khofifah, Permata Jatim dirancang untuk menangani kawasan secara terpadu, bukan sekadar mengerjakan proyek fisik secara terpisah.
“Ini sekedar pengalaman kami, kami membangun Permata Jatim dengan tujuan mengintervensi permukiman yang terpadu dan terintegrasi di Jawa Timur,” kata Khofifah.
Program tersebut diawali dengan diagnosis kawasan untuk menentukan bentuk intervensi sesuai karakter dan kebutuhan masing-masing wilayah. Penanganannya mencakup tujuh aspek kekumuhan, yakni bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.
“Setiap kawasan ditangani sebagai satu unit transformasi, bukan sekadar kumpulan paket pekerjaan,” tegas Khofifah.
Pada 2025, Permata Jatim telah diterapkan di dua kawasan dengan total luas 21,89 hektare. Lokasinya berada di Desa Kepuhanyar, Kabupaten Mojokerto, seluas 10,07 hektare dan Kelurahan Bendomungal, Kabupaten Pasuruan, seluas 11,82 hektare.
Sementara pada 2026, program tersebut dilaksanakan di empat kawasan dengan total luas 44,36 hektare, yakni Kawasan Jember Kidul Kabupaten Jember, Temayang Kabupaten Bojonegoro, Setono Kabupaten Ponorogo, dan Manguharjo Kota Madiun.
Intervensinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing kawasan. Di Jember Kidul, misalnya, penanganan antara lain diarahkan pada jalan, drainase, air bersih, beautifikasi, dan ruang terbuka hijau.
Temayang berfokus pada jalan, drainase, dan beautifikasi. Kawasan Setono diarahkan pada jalan, drainase, TPS3R, dan air limbah. Sementara Manguharjo mencakup jalan, drainase, beautifikasi, ruang terbuka hijau, dan TPS3R.
Selain penanganan skala kawasan, Pemprov Jawa Timur pada 2026 juga menjalankan penanganan skala lingkungan di Kabupaten Jember dengan total pagu Rp2 miliar. Anggaran tersebut tersebar di Kecamatan Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates.
Khofifah juga menyoroti pentingnya data sebagai dasar menentukan prioritas penanganan. Untuk itu, Pemprov Jawa Timur mengembangkan Sikawanku berbasis Management Information System (MIS) dan Geographic Information System (GIS).
Melalui sistem tersebut, pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Sikawanku juga digunakan untuk membantu Pokja PKP dalam menganalisis kawasan kumuh dan menjadi salah satu bahan pengambilan kebijakan.
Penguatan tata kelola itu didukung Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.
“Sikawanku menjadi basis data bersama untuk pemutakhiran, analisis, dan pengambilan kebijakan, sehingga prioritas penanganan dapat ditetapkan secara lebih tepat, terukur, dan terintegrasi,” kata Khofifah.
Dalam forum tersebut, Khofifah menyebut tiga hal yang perlu diperkuat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh terpadu.
Pertama, Satu Data dan Satu Prioritas dengan Sikawanku sebagai basis data bersama. Kedua, konvergensi program dan pembiayaan agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bergerak pada kawasan prioritas yang sama. Ketiga, keberlanjutan kawasan agar penanganan tidak berhenti setelah pembangunan fisik selesai.
Menurut Khofifah, kawasan yang telah ditangani harus tetap layak, sehat, produktif, dan mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga tidak kembali menjadi kawasan kumuh.
Sinergi pusat dan daerah juga ditunjukkan melalui usulan Jawa Timur kepada Kementerian PKP pada 2026 untuk Kawasan Kota Lama di Kota Madiun dan Kawasan Kedung Maling di Kabupaten Mojokerto.
Berdasarkan hasil verifikasi, Kawasan Kedung Maling disetujui dengan luas 16,56 hektare. Kawasan tersebut masuk kategori kumuh ringan dengan skor kumuh 32.
“Data yang sama, prioritas yang sama, serta program dan pembiayaan yang selaras menjadi kunci untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, keberhasilan penanganan kawasan kumuh tidak cukup diukur dari berkurangnya luas kawasan kumuh. Pemerintah juga harus memastikan kawasan yang sudah ditangani tidak kembali kumuh dan kualitas hidup masyarakat terus meningkat.
“Target kita bukan sekadar mengurangi luasan kumuh, tetapi memastikan kawasan yang telah ditangani tidak kembali kumuh dan masyarakatnya semakin sehat, produktif, dan berdaya,” katanya.
Khofifah juga menekankan pentingnya keterpaduan lintas sektor untuk mengoptimalkan penanganan permukiman kumuh.
Sementara itu, Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung terwujudnya Indonesia maju dan Indonesia sejahtera melalui sektor infrastruktur, konektivitas, serta perumahan.
Ia menyebut salah satu tantangan mendasar yang masih dihadapi adalah banyak keluarga yang belum memiliki rumah sendiri maupun masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.
“Melalui forum ini Menko Infra mengatakan bahwa semangat yang dibangun adalah bagaimana Indonesia ke depan semakin sejahtera, semakin baik kualitas kehidupan masyarakatnya. Maka manifestasi diantaranya adalah dengan menghadirkan penataan pembenahan atau revitalisasi kawasan kumuh,” kata Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono.
AHY juga menilai pengalaman Jawa Timur penting untuk dibagikan dalam forum tersebut. Menurut dia, Jawa Timur merupakan provinsi besar dengan 38 kabupaten/kota.
“Meskipun dari sisi populasi Jawa Timur berada di bawah Jawa Barat tetapi dari Jawa Timur memiliki 38 Kabupaten Kota yang lebih banyak dari Jawa Barat,” ujar AHY.
Selain memiliki jumlah kabupaten/kota yang besar, Jawa Timur juga memiliki potensi ekonomi yang besar dengan kompleksitas persoalan, termasuk dalam penanganan permukiman kumuh.
“Kehadiran Ibu Gubernur juga bisa merepresentasi para gubernur lainnya yang di sana sini menghadapi permasalahan yang sama, terima kasih Ibu Gubernur,” kata Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar