NGAWI,RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat perlindungan sosial sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan yang menyasar kelompok rentan, keluarga prasejahtera, penyandang disabilitas, pekerja rentan, hingga penguatan ekonomi desa.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), tali asih pilar sosial, bantuan pemberdayaan masyarakat desa, hingga bantuan keuangan desa dengan total nilai mencapai Rp32,16 miliar untuk masyarakat Kabupaten Ngawi dalam kegiatan Sapa Bansos dan Tali Asih di Pendopo Kabupaten Ngawi, Jumat (5/6).
“Secara khusus, kegiatan yang kita laksanakan hari ini di Kabupaten Ngawi merupakan bagian dari ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun penguatan daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Khofifah.
Menurutnya, berbagai program bantuan yang disalurkan tidak hanya bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan agar masyarakat semakin mandiri dan produktif.
“Karena itu bantuan yang diberikan tidak sekadar bersifat konsumtif, melainkan juga harus mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Harapannya, penerima manfaat dapat semakin berdaya, mandiri, dan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan taraf hidupnya,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyalurkan total bantuan sebesar Rp6,107 miliar. Bantuan tersebut terdiri atas Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) kepada 2.024 keluarga penerima manfaat dengan nilai masing-masing Rp2 juta per tahun.
Selain itu, terdapat BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi 474 buruh pabrik rokok masing-masing sebesar Rp1 juta per tahun, Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada 230 penerima masing-masing sebesar Rp3,6 juta per tahun, serta bantuan KIP Putri Jawara kepada 100 penerima masing-masing sebesar Rp3 juta per tahun.
Selanjutnya, bantuan KIP PPKS Jawara diberikan kepada tiga penerima masing-masing sebesar Rp3 juta per tahun. Dinas Sosial juga menyalurkan BOP dan tali asih kepada 174 pilar sosial yang terdiri atas Pendamping Disabilitas, TKSK, dan Tagana senilai Rp334,4 juta, serta bantuan permakanan LKS Penyandang Disabilitas kepada 25 penerima sebesar Rp114,375 juta.
Tak hanya itu, BUMD Provinsi Jawa Timur turut menyalurkan zakat produktif kepada 50 penerima manfaat untuk memperkuat modal usaha dan menghindarkan masyarakat dari praktik pinjaman berbunga tinggi. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp500 ribu.
“Zakat produktif ini diharapkan dapat menjadi tambahan modal usaha bagi masyarakat sehingga usaha yang dijalankan bisa berkembang dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tutur Khofifah.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan senilai Rp845,9 juta. Bantuan tersebut meliputi Bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebesar Rp100 juta kepada tiga desa penerima, bantuan Desa Berdaya kepada dua desa masing-masing Rp100 juta, bantuan Jatim Puspa kepada tiga desa senilai Rp300,9 juta, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk kabupaten/kota sebesar Rp45 juta.
Selain bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyalurkan Bantuan Keuangan (BK) Desa senilai Rp25,184 miliar.
Rinciannya, Bantuan Keuangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada empat desa sebesar Rp275 juta, Bantuan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kepada 62 desa senilai Rp15,082 miliar, Bantuan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kepada delapan desa sebesar Rp4,155 miliar, Bantuan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada satu desa sebesar Rp200 juta, serta Bantuan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada 25 desa senilai Rp4,647 miliar.
Khofifah berharap seluruh bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, bantuan sosial dan program pemberdayaan harus mampu menciptakan efek pengungkit (multiplier effect) bagi ketahanan ekonomi keluarga maupun masyarakat secara luas.
“Bantuan ini hendaknya digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, memperkuat usaha produktif, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Gubernur Khofifah dalam menghadirkan berbagai program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menurut Ony, berbagai program yang dihadirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan manfaat nyata sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Ngawi.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur yang terus memberikan perhatian besar kepada masyarakat Ngawi. Bantuan yang diberikan hari ini sangat berarti dan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat serta memperkuat pembangunan di daerah,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngawi terus terjalin dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga semangat dan ikhtiar Ibu Gubernur dalam menyejahterakan masyarakat Jawa Timur menjadi inspirasi bagi kami semua untuk terus bekerja, memberikan pelayanan terbaik, dan menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar