MATARAM, RadarBangsa.co.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026). Upacara yang diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, dan unit pelayanan di lingkungan Pemprov NTB itu menjadi momentum untuk mengingatkan kembali tanggung jawab aparatur sipil negara dalam melayani publik.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, Ak., bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, ia menekankan bahwa penggunaan seragam KORPRI setiap tanggal 17 bukan sekadar rutinitas, melainkan pengingat atas komitmen aparatur negara terhadap pengabdian, profesionalisme, dan loyalitas.
“KORPRI bukan sekadar identitas atau seragam yang dikenakan setiap tanggal 17 setiap bulannya. KORPRI adalah simbol pengabdian, profesionalisme, loyalitas, dan komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Abul Chair juga mengingatkan bahwa ASN dituntut tidak hanya disiplin, tetapi juga mampu menjaga integritas di tengah tuntutan perubahan pelayanan publik yang semakin cepat. Menurut dia, pelayanan yang baik harus diwujudkan dalam kerja yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Ia menegaskan, pelayanan publik tidak boleh berhenti pada slogan. Kesadaran sebagai pelayan masyarakat, kata dia, harus benar-benar hadir dalam sikap, etos kerja, dan keputusan sehari-hari di setiap perangkat daerah.
“Kesadaran sebagai pelayan masyarakat harus senantiasa tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas. Mari kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan publik, serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat,” tambahnya.
Upacara Hari Kesadaran Nasional ini juga menjadi ruang refleksi bagi ASN NTB untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mendukung program pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi NTB berharap, melalui momentum tersebut, disiplin, profesionalisme, dan integritas aparatur semakin menguat sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan, Pemprov NTB menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang responsif dan akuntabel. Harapannya, semangat Hari “Kesadaran Nasional tidak berhenti di lapangan upacara, tetapi benar-benar menjadi penggerak perubahan dalam pelayanan publik di NTB,” pungkasnya.
Penulis : Aini
Editor : Zainul Arifin
Komentar