PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, meresmikan Gerakan Bangkit Kembali Belajar (Gerbang Kembar) sebagai strategi percepatan penanganan 19.857 anak tidak sekolah (ATS) sekaligus mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan. Peresmian digelar di Pendopo Pemkab Pasuruan, Kamis (12/2/2026).
Langkah ini diambil menyusul capaian IPM Kabupaten Pasuruan yang berada di peringkat 28 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan nilai 73,02. Data Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) juga mencatat rata-rata lama sekolah berada di posisi ke-29. Kondisi tersebut beririsan dengan angka kemiskinan 8,21 persen atau sekitar 138,43 ribu jiwa, peringkat ke-14 se-Jatim.
Rusdi menilai persoalan pendidikan formal menjadi variabel krusial dalam penghitungan IPM. Dari total 19.857 ATS, sebagian merupakan anak yang hanya menempuh pendidikan hingga SD atau SMP, serta santri di pondok pesantren yang belum terintegrasi dengan pendidikan formal.
“IPM dihitung dari pendidikan formal. Karena itu kami minta dinas terkait bersama Kemenag dan Dewan Pesantren mengoordinasikan pesantren yang memiliki anak tidak sekolah agar bisa kembali mengikuti pendidikan formal atau penyetaraan,” ujarnya.
Ia juga meminta pendataan menyeluruh terhadap pondok pesantren yang belum memiliki satuan pendidikan formal. Pemetaan ini diperlukan untuk mengetahui skala persoalan sekaligus menentukan intervensi kebijakan yang tepat.
Secara teknis, penanganan ATS dimulai dari tingkat desa melalui pendataan by name by address, dilanjutkan rekapitulasi di kecamatan hingga pelaporan ke dinas terkait. Camat diminta mengoptimalkan akses terhadap aset pemerintah daerah seperti SD, SMP, puskesmas, dan unit pelaksana teknis (UPT) guna mendukung percepatan penanganan.
“Camat harus punya akses pada seluruh aset di wilayahnya. Hitung desa mana yang paling banyak anak tidak sekolah. Desa yang penanganannya cepat dan baik akan kami beri dukungan tambahan,” tegasnya.
Pemkab Pasuruan menargetkan Gerbang Kembar berjalan terukur sepanjang 2026 dengan indikator kinerja yang jelas. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor mampu menekan angka ATS dan berdampak langsung pada peningkatan IPM serta pengurangan kemiskinan.
“Keberhasilan bukan sekadar program, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkas Rusdi.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar