MADIUN, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pengembangan perhutanan sosial di Jawa Timur kini tidak lagi sekadar memperluas akses masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. Fokus pemerintah bergeser pada penguatan ekonomi masyarakat melalui hilirisasi produk dan peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat membuka Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur 2026 di Alun-Alun Kabupaten Madiun, Sabtu (13/6). Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan jaringan usaha bagi kelompok tani hutan dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Menurut Khofifah, tantangan terbesar perhutanan sosial saat ini bukan lagi pada perluasan lahan kelola, melainkan bagaimana masyarakat mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dari potensi hutan yang mereka kelola.
“Kelompok tani hutan yang kuat harus melahirkan KUPS yang kuat. KUPS yang kuat harus mampu mengembangkan agroforestri yang produktif, menciptakan nilai tambah, dan membuka akses pasar yang lebih luas sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan terus meningkat,” ujar Khofifah.
Data Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan hingga 2025 terdapat 438 Persetujuan Perhutanan Sosial yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan luas kawasan mencapai 196.165 hektare. Program tersebut telah memberikan akses pengelolaan kepada 136.421 kepala keluarga, termasuk sekitar 12 persen perempuan yang terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan hutan.
Dari program tersebut tumbuh 880 KUPS atau hampir setengah dari total KUPS yang ada di Pulau Jawa. Rinciannya terdiri dari 473 KUPS kelas Biru, 364 kelas Perak, 37 kelas Emas, dan enam kelas Platina.
Besarnya jumlah KUPS tersebut berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat desa hutan. Pada 2025, Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial (NEKON) Jawa Timur mencapai Rp447 miliar atau sekitar 29,36 persen dari total capaian nasional sebesar Rp1,5 triliun.
Capaian itu menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan transaksi ekonomi perhutanan sosial tertinggi di Indonesia.
“Perhutanan sosial di Indonesia yang paling luas ada di Jawa Timur, hampir 30 persen. Kemudian nilai transaksi ekonominya juga tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia,” kata Khofifah.
Salah satu sektor yang menjadi tulang punggung keberhasilan tersebut adalah agroforestri kopi. Komoditas ini dinilai memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai sentra kopi nasional.
Khofifah mengungkapkan sekitar 62 persen produksi kopi Jawa Timur mendapat dukungan dari sektor perhutanan sosial. Bahkan secara nasional, sekitar 60 persen pengembangan kopi juga ditopang oleh program serupa.
Besarnya kontribusi itu membuat pemerintah kini mendorong pelaku usaha perhutanan sosial tidak berhenti sebagai pemasok bahan mentah. Hilirisasi menjadi agenda utama agar nilai jual produk meningkat dan manfaat ekonomi lebih besar dapat dirasakan masyarakat.
“Nilai tambah itu ada pada hilirisasi. Jangan sampai yang dijual hanya raw material atau bahan mentahnya,” tegasnya.
Dalam jambore tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama usaha, business matching antara kelompok perhutanan sosial dan pelaku industri, serta berbagai program pendampingan pengembangan usaha.
Pemerintah berharap kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan sektor industri mampu mempercepat transfer teknologi, meningkatkan kualitas produk, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku perhutanan sosial.
“Kemitraan itu sangat penting. Jika ada intervensi teknologi, pendampingan perguruan tinggi, dan kerja sama dengan dunia usaha maupun industri, maka akses pasar akan semakin terbuka dan hilirisasi bisa berjalan lebih cepat,” pungkas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar