JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan capaian nasional dengan meraih predikat kinerja tinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025. Penghargaan ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai salah satu motor penggerak pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Kantor Kemendagri, Senin (27/4).
Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, Jawa Timur mencatat skor 3,4695 dengan status kinerja tinggi. Angka ini mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai efektif, adaptif, serta berdampak pada layanan publik.
Namun capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Jawa Timur menjadi provinsi dengan perolehan penghargaan terbanyak secara nasional, dengan total 11 penghargaan EPPD 2025. Rinciannya, delapan kabupaten dan dua kota turut masuk kategori terbaik nasional.
Sejumlah daerah yang berkontribusi antara lain Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Malang, Nganjuk, Ngawi, dan Sidoarjo, serta Kota Blitar dan Surabaya. Capaian kolektif ini memperkuat posisi Jawa Timur sebagai daerah dengan kinerja pemerintahan yang merata.
Bagi masyarakat, indikator EPPD tidak sekadar angka. Penilaian ini mencakup kualitas layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga administrasi publik. Artinya, semakin tinggi skor, semakin besar peluang warga mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Gubernur Khofifah menegaskan, penghargaan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun ia mengingatkan bahwa capaian ini harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan nyata di lapangan.
“Kami bersyukur atas apresiasi ini. Tapi yang paling penting, bagaimana pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, arah pembangunan Jawa Timur selaras dengan agenda nasional melalui program Nawa Bhakti Satya, yang mencakup sektor kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan.
“Program ini bukan sekadar visi, tapi harus menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret,” tegasnya.
Di sisi lain, Bima Arya menekankan bahwa otonomi daerah tidak hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa tanpa integritas, kewenangan justru berpotensi menimbulkan penyimpangan.
“Kewenangan tanpa integritas hanya melahirkan kesewenang-wenangan. Otonomi daerah harus menghadirkan pelayanan yang adil dan merata,” ujarnya.
Ke depan, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah semakin kompleks, mulai dari tuntutan digitalisasi layanan hingga efisiensi anggaran. Karena itu, capaian EPPD diharapkan menjadi pemicu untuk terus memperkuat inovasi dan kualitas pelayanan publik.
Dengan raihan ini, publik menaruh harapan besar agar Jawa Timur tidak hanya mempertahankan prestasi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat paling bawah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar