JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik nasional. Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026, Pemprov Jatim meraih predikat kinerja tinggi berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025, dengan skor 3,4695.
Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri tersebut diterima langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kantor Kemendagri, Senin (27/4).
Capaian ini tidak berdiri sendiri. Jawa Timur menjadi provinsi dengan perolehan penghargaan terbanyak secara nasional, dengan total 11 penghargaan EPPD 2025—terdiri dari satu untuk provinsi dan sepuluh untuk kabupaten/kota.
Sejumlah daerah yang turut berkontribusi antara lain Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Malang, Nganjuk, Ngawi, Sidoarjo, serta Kota Blitar dan Surabaya. Dominasi ini menunjukkan konsistensi tata kelola pemerintahan di berbagai level.
Bagi masyarakat, capaian ini menjadi indikator penting terhadap kualitas layanan publik. Mulai dari pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi daerah dinilai berjalan lebih efektif dan terukur.
Khofifah menegaskan, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, bukan sekadar capaian administratif. Ia menyebut otonomi daerah harus diterjemahkan dalam kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami terus berupaya menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan di berbagai sektor. Otonomi daerah kami maknai secara aplikatif agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jawa Timur melalui program Nawa Bhakti Satya yang mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan.
Namun, di tengah capaian tersebut, tantangan pelayanan publik dinilai masih besar. Efisiensi anggaran, pemerataan layanan, hingga peningkatan kualitas birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara konsisten.
Wamendagri Bima Arya mengingatkan bahwa otonomi daerah bukan sekadar soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan desentralisasi.
“Kewenangan tanpa integritas hanya melahirkan penyimpangan. Otonomi daerah harus diiringi tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan yang adil dan berkualitas,” tegasnya.
Dengan capaian ini, Jawa Timur diharapkan tidak hanya mempertahankan prestasi, tetapi juga mempercepat reformasi layanan publik. Harapannya, penghargaan tersebut benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat bukan hanya angka di atas kertas.
“Ini adalah hasil sinergi bersama. Kami akan terus menguatkan kolaborasi agar pelayanan publik semakin cepat, merata, dan berkualitas,” pungkas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar