JEMBER, RadarBangsa.co.id – Langkah Pemerintah Kabupaten Jember membenahi data kemiskinan secara besar-besaran mendapat perhatian nasional. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memuji inovasi Pemkab Jember yang dinilai berhasil memperkuat akurasi data warga miskin sekaligus mendorong program bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Apresiasi itu disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam forum nasional Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Forum tersebut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga strategis, mulai Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN-RB, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perwakilan 14 pemerintah daerah di Indonesia.
Dalam forum itu, Kabupaten Jember disebut sebagai salah satu daerah yang berhasil menghadirkan praktik baik pengentasan kemiskinan berbasis data riil lapangan. BP Taskin menilai langkah Jember relevan dengan agenda nasional mempercepat penurunan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujar Iwan.
Menurutnya, persoalan utama dalam pengentasan kemiskinan selama ini bukan sekadar tingginya angka warga miskin, tetapi lemahnya validitas data dan tumpang tindih penerima bantuan sosial. Akibatnya, banyak program pemerintah tidak tepat sasaran.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan nasional per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa. Pemerintah pusat menargetkan angka tersebut turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen pada 2026.
Karena itu, BP Taskin menilai penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci agar seluruh intervensi pemerintah benar-benar menyentuh warga miskin yang membutuhkan.
“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung kualitas data yang baik, ketepatan program, serta koordinasi pusat dan daerah yang efektif,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait menegaskan, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak boleh dibangun di atas data yang keliru. Karena itu, Pemkab Jember melakukan verifikasi dan validasi data secara langsung melalui pola By Name By Address (BNBA).
Menurutnya, seluruh bantuan pemerintah, baik dari APBN, APBD maupun program CSR perusahaan, harus dipastikan diterima warga yang benar-benar layak.
“Yang kami bangun bukan sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima warga sesuai kondisi riil di lapangan,” ujar Gus Fawait.
Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8,01 ribu warga berhasil keluar dari kategori miskin.
Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi Jember. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut masih menjadi terbesar kedua di Jawa Timur dengan total mencapai 216,76 ribu jiwa.
Karena itu, Pemkab Jember memfokuskan intervensi pada kelompok Desil 1 atau kategori masyarakat paling miskin. Total sasaran prioritas yang diverifikasi mencapai 97.060 kepala keluarga.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 68 ribu kepala keluarga diprioritaskan menerima intervensi program secara cepat dan langsung.
Gebrakan yang menjadi sorotan nasional adalah pelibatan lebih dari 20 ribu aparatur sipil negara (ASN) untuk turun langsung melakukan pengecekan data warga miskin dari rumah ke rumah.
Sebelum diterjunkan ke lapangan, para ASN mendapat pelatihan bersama BPS dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial agar proses verifikasi berjalan sesuai standar nasional.
Verifikasi dilakukan selama satu bulan mulai 17 April hingga 17 Mei 2025 melalui metode ground check. Petugas memeriksa 39 indikator kemiskinan, mulai kondisi rumah, penghasilan keluarga, akses pendidikan hingga kondisi sosial masyarakat.
Pemkab Jember juga memanfaatkan sistem digital berbasis web dan telepon pintar agar hasil verifikasi dapat diunggah secara real time. Langkah tersebut dinilai mempercepat pembaruan data sekaligus memperkuat transparansi kebijakan sosial.
Hasilnya cukup mengejutkan. Dari total sekitar 260.087 jiwa kategori Desil 1, sebanyak 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi atau mencapai 98 persen target.
Dalam proses itu ditemukan 16.766 warga masih tercatat hidup padahal telah meninggal dunia. Selain itu, terdapat 10.703 kepala keluarga yang diketahui sudah pindah keluar Jember tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
Temuan tersebut menjadi bukti pentingnya pembaruan data berbasis kondisi riil lapangan agar bantuan sosial tidak salah sasaran dan anggaran negara lebih efektif.
“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat. Dari data valid inilah keadilan sosial bisa diwujudkan secara nyata,” pungkas Gus Fawait.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
Komentar