SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat komitmen membenahi tata kelola pemerintahan dengan menghadirkan dua direktur jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam forum Ngopi (Ngobrol Pintar) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (5/8/2026). Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan implementasi otonomi daerah dan pengelolaan keuangan agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Kegiatan itu menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah. Forum diikuti kepala perangkat daerah, staf ahli, asisten, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati yang mewakili Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan reformasi tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
Ia mengungkapkan sehari sebelumnya dirinya bersama Bupati dan Inspektur mengikuti pembahasan intensif bersama pemerintah pusat. Seluruh pembahasan tersebut difokuskan untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
“Kemarin kami bersama Bapak Bupati dan Inspektur mengikuti rangkaian pembahasan sejak pagi hingga malam. Tujuannya satu, bagaimana Sidoarjo ke depan bisa lebih baik dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu mulai hari ini kita harus benar-benar berubah. Perbaikan tidak bisa lagi ditunda dan tidak bisa ditawar,” tegas Fenny.
Menurut Fenny, berbagai masukan dari Kemendagri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah. Ia menilai setiap aparatur wajib meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi agar tercipta birokrasi yang bersih dan akuntabel.
“Sudah saatnya kita berubah. Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk kembali on the right track, bekerja sesuai regulasi, memperkuat integritas, dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Fenny juga mengingatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kini semakin ketat. Karena itu, setiap kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan harus dilaksanakan secara profesional, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap kehadiran dua pejabat tinggi Kemendagri menjadi kesempatan bagi seluruh perangkat daerah untuk berdiskusi mengenai persoalan yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dapat selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Forum ini jangan hanya menjadi tempat mendengarkan materi. Manfaatkan kesempatan untuk berdiskusi sehingga setiap persoalan yang dihadapi perangkat daerah dapat memperoleh solusi yang tepat sesuai aturan,” ungkapnya.
Fenny menambahkan semangat perubahan harus menjadi komitmen bersama seluruh aparatur pemerintah daerah. Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila dibangun melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
“Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dengan semangat, niat yang baik, dan komitmen menjalankan amanah sesuai aturan, Insya Allah kita dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, profesional, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar