SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat capaian signifikan dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data terbaru Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun drastis menjadi 0,29 persen pada 2025.
Capaian itu menempatkan Jawa Timur jauh di bawah rata-rata nasional yang masih berada di angka 0,85 persen. Penurunan tersebut sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan Pemprov Jatim dalam lima tahun terakhir.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan intervensi kesejahteraan masyarakat secara terukur dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (25/5).
Data Pemprov Jatim menunjukkan tren penurunan kemiskinan ekstrem berlangsung konsisten sejak 2020. Saat itu, angka kemiskinan ekstrem Jawa Timur masih berada di level 4,55 persen. Pada 2021 turun menjadi 2,23 persen, kemudian 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen di 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga menyentuh 0,29 persen pada 2025.
Secara makro, selama periode 2020–2025 Jawa Timur berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 4,26 persen poin. Angka tersebut lebih tinggi dibanding capaian nasional yang turun sebesar 3,05 persen pada periode yang sama.
Khofifah menilai capaian itu semakin penting karena terjadi di tengah perubahan standar global pengukuran kemiskinan ekstrem. Pada periode 2024–2025, indikator garis kemiskinan ekstrem dunia mengalami penyesuaian dari US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP.
Menurutnya, perubahan standar tersebut biasanya berdampak pada kenaikan angka kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah. Namun Jawa Timur justru mampu mempertahankan tren penurunan secara konsisten.
“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Selain penurunan kemiskinan ekstrem, sejumlah indikator ekonomi Jawa Timur juga menunjukkan perbaikan. Berdasarkan rilis BPS pada 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025. Angka tersebut juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, lulusan SMK yang selama ini identik dengan penyumbang pengangguran tertinggi mulai menunjukkan tren positif. Tingkat pengangguran lulusan SMK di Jawa Timur turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen.
Khofifah mengatakan kondisi itu menandakan adanya peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan mulai efektifnya program link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” katanya.
Tak hanya itu, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga tercatat impresif. Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year.
Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa sekaligus melampaui capaian nasional. Struktur ekonomi Jawa Timur sendiri ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen.
Jawa Timur juga tercatat sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 14,40 persen.
Pemprov Jatim menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai program strategis yang dijalankan secara terintegrasi. Mulai dari perlindungan sosial adaptif, penguatan UMKM, bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, hingga intervensi berbasis data P3KE.
Selain bantuan sosial, pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi masyarakat rentan.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” tegas Khofifah.
Ia menambahkan, keberhasilan penanganan kemiskinan tidak boleh hanya diukur dari penurunan angka statistik semata. Menurutnya, ukuran utama adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara nyata.
“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” ucapnya.
Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial hingga relawan masyarakat.
“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Komentar