SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo belum diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin turun dari 4,40 persen pada Maret 2025 menjadi 4,38 persen pada Maret 2026. Namun, jumlahnya justru bertambah 890 jiwa menjadi 108.460 orang.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Ia menekankan agar setiap program disusun sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan.
Arahan itu disampaikan Subandi di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026). Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan berjalan efektif.
“Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” ujar Subandi.
Secara persentase, tingkat kemiskinan Sidoarjo menjadi yang terendah di antara kabupaten di Jawa Timur. Angka 4,38 persen tersebut juga berada jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 9,06 persen.
Meski demikian, kenaikan jumlah penduduk miskin dari 107.570 jiwa pada Maret 2025 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026 menunjukkan bahwa capaian berdasarkan persentase perlu dibaca bersama jumlah penduduk yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Kepala BPS Sidoarjo Bagyo Trilaksono menjelaskan, kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut diduga berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan laju penurunan persentase kemiskinan.
Dalam rentang sepuluh tahun, kondisi kemiskinan Sidoarjo menunjukkan perbaikan. Persentasenya turun dari 6,39 persen pada Maret 2016 menjadi 4,38 persen pada Maret 2026, atau berkurang 2,01 poin persentase. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin turun 28.330 jiwa, dari 136.790 menjadi 108.460 jiwa.
Untuk memperkuat penanganan kemiskinan, Pemkab Sidoarjo memperhatikan sejumlah bentuk intervensi, antara lain bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui dukungan aparatur sipil negara (ASN) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), bantuan kursi roda, serta penyaluran sembako bagi masyarakat yang membutuhkan.
Subandi juga menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Sementara itu, penguatan program sembako murah akan dikaji untuk membantu menjaga daya beli warga, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Pemkab Sidoarjo berharap koordinasi lintas OPD bersama DPRD dapat meningkatkan efektivitas program tersebut. Ketepatan penerima bantuan dan kesesuaian intervensi dengan kebutuhan warga menjadi perhatian penting agar penurunan persentase kemiskinan dapat diikuti perbaikan kondisi masyarakat secara lebih merata.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar