Kemnaker-JICA Perkuat Pelindungan Pekerja Indonesia di Jepang

Selasa, 25 Agustus 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam JICA–Kemnaker Final Activity Sharing Seminar di Jakarta, Senin (24/8/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam JICA–Kemnaker Final Activity Sharing Seminar di Jakarta, Senin (24/8/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) memperkuat kualitas dan pelindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan fasilitas pelatihan, kapasitas instruktur, serta penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri di Jepang.

Penguatan kerja sama itu dibahas dalam JICA–Kemnaker Final Activity Sharing Seminar bertajuk “Overview of Kemnaker and JICA Cooperation Framework and Achievements 2023–2026” di Jakarta, Senin (24/8/2026). Forum tersebut menjadi momentum mengevaluasi capaian kerja sama selama 2023–2026 sekaligus memetakan kebutuhan pengembangan berikutnya.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, peningkatan mobilitas tenaga kerja Indonesia ke Jepang harus dibarengi dengan kesiapan kompetensi dan pelindungan yang memadai.

“Keberhasilan kerja sama ini tidak boleh hanya diukur dari angka statistik penempatan tenaga kerja semata. Yang terpenting adalah menggeser paradigma dari sekadar penempatan tenaga kerja menjadi kemitraan pengembangan SDM yang memberikan pelindungan secara menyeluruh,” ujar Cris.

Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan peningkatan peserta pada sejumlah skema mobilitas tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Pada Technical Intern Training Program (TITP), jumlah peserta meningkat dari 43.145 orang pada 2022 menjadi 124.967 orang pada 2025.

Pada skema Specified Skilled Worker (SSW), jumlah peserta juga bertambah dari 12.634 orang menjadi 86.955 orang pada periode yang sama. Peningkatan tersebut menjadi alasan penting bagi penguatan sistem penyiapan calon pekerja sebelum mereka berangkat ke Jepang.

Untuk mendukung kesiapan tersebut, survei infrastruktur dilakukan terhadap 21 fasilitas BBPVP/BPVP. Survei ini ditujukan untuk memastikan fasilitas pelatihan mampu menunjang proses pembekalan calon pekerja Indonesia.

Penguatan tidak hanya menyasar fasilitas, tetapi juga kemampuan tenaga pengajar. Sebanyak 200 instruktur dari tujuh lembaga pelatihan mengikuti peningkatan kemampuan bahasa Jepang. Selain itu, 48 instruktur balai vokasi mengikuti Training of Trainers (ToT).

Pembekalan bagi calon pekerja juga mencakup bahasa, budaya, etika, kedisiplinan, dan kebiasaan di lingkungan kerja Jepang. Informasi mengenai migrasi diberikan melalui Migrant Literacy Workshop yang digelar di sembilan daerah, mencakup tahapan persiapan, masa bekerja, hingga kepulangan.

Penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri Jepang dilakukan dengan pendekatan demand-driven. Salah satu kegiatannya berupa penyusunan SSW Output Matrix pada 16 bidang.

Kemnaker dan JICA juga membangun jejaring dengan pemerintah daerah di sejumlah prefektur Jepang, yakni Miyagi, Mie, Ehime, Kagawa, Miyazaki, Yamaguchi, dan Kumamoto. Jejaring tersebut diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi pekerja Indonesia.

Perhatian juga diberikan kepada pekerja yang telah kembali ke Indonesia. Sebanyak 100 studi kasus alumni pemagangan disusun untuk mendokumentasikan pengalaman kerja, perjalanan karier, serta peluang usaha setelah menyelesaikan program di Jepang.

Cris menegaskan, meningkatnya jumlah keberangkatan tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan kerja sama. Kompetensi yang sesuai, informasi yang memadai, pemahaman terhadap lingkungan kerja, dan pelindungan pekerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Hasil kerja sama periode 2023–2026 selanjutnya menjadi bahan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan program. Salah satunya melalui penyesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri di berbagai prefektur Jepang.

Materi bahasa, budaya kerja, dan informasi ketenagakerjaan juga dinilai perlu terus dikembangkan agar calon pekerja Indonesia semakin siap menghadapi lingkungan kerja di Jepang.

Pengembangan jejaring dengan pemerintah daerah dan pemberi kerja di Jepang juga menjadi bagian dari upaya menyesuaikan penyiapan tenaga kerja dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Kami optimistis sinergi ketenagakerjaan Indonesia-Jepang akan terus berkembang menjadi kemitraan yang semakin strategis, konkret, dan berdampak luas bagi kemajuan bersama,” pungkas Cris.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

SMSI Siap Kawal Prabowo, Ini Sikap Organisasi Pers terhadap Pemerintah
Yassierli Targetkan Pendampingan Produktivitas Menjangkau Ratusan Ribu Perusahaan
Kemnaker-IWIP Perkuat SDM Lokal, 80 Persen Peserta Magang Masuk Kawasan Industri
Lia Istifhama Turun Langsung, Donor Darah HUT DPD RI di Jatim Tembus 100 Orang
Pemprov Jatim Raih Satya JKN Awards 2026, Khofifah Perkuat Perlindungan Pekerja
24 Tim dari 18 Kecamatan Ramaikan Bupati Cup Free Fire Pasuruan
Seni Budaya Kendal Tampil di Panggung Nasional TMII, Sedot Perhatian Pengunjung
Kemnaker Fasilitasi 100 Pekerja Musik, Dorong Kompetensi dan Pelindungan Profesi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 18:30

SMSI Siap Kawal Prabowo, Ini Sikap Organisasi Pers terhadap Pemerintah

Selasa, 3 November 2026 - 19:42

Yassierli Targetkan Pendampingan Produktivitas Menjangkau Ratusan Ribu Perusahaan

Selasa, 3 November 2026 - 07:46

Kemnaker-IWIP Perkuat SDM Lokal, 80 Persen Peserta Magang Masuk Kawasan Industri

Selasa, 3 November 2026 - 06:46

Lia Istifhama Turun Langsung, Donor Darah HUT DPD RI di Jatim Tembus 100 Orang

Senin, 2 November 2026 - 10:14

Pemprov Jatim Raih Satya JKN Awards 2026, Khofifah Perkuat Perlindungan Pekerja

Berita Terbaru