SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 kembali menjadi sorotan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pembangunan keluarga berkualitas, pengendalian kependudukan, serta percepatan penurunan stunting harus menjadi agenda prioritas bersama.
Penegasan itu disampaikan saat mengukuhkan Shodiqin sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (29/5).
Menurut Khofifah, bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia tidak akan memberi manfaat maksimal jika kualitas sumber daya manusia tidak dipersiapkan sejak dari lingkungan keluarga.
“Karena itu penguatan kualitas keluarga, percepatan penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, serta pembangunan kependudukan harus menjadi agenda bersama lintas sektor,” tegas Khofifah.
Ia menilai pembangunan kependudukan tidak sekadar berbicara jumlah penduduk. Lebih dari itu, kualitas SDM, kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan keluarga, hingga ketahanan keluarga menjadi faktor penting yang menentukan masa depan bangsa.
Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi antara program nasional dan daerah. Menurutnya, arah pembangunan manusia yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto harus berjalan seiring dengan program pembangunan Jawa Timur.
“Ada Asta Cita dan Nawa Bhakti Satya yang harus nyekrup karena ada kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk. Terkait kualitas SDM kita perlu sinergi agar bisa dibangun lebih detail dan impresif,” ujarnya.
Di tengah tantangan pembangunan manusia, Jawa Timur mencatat capaian penting. Berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), angka kematian ibu (AKI) turun signifikan dari 82,56 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2024 menjadi 68,7 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2025.
Capaian tersebut bahkan telah melampaui target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berada di bawah angka 70 per 100 ribu kelahiran hidup.
Meski demikian, Khofifah mengingatkan agar seluruh pihak tidak lengah. Edukasi kesehatan reproduksi, usia perkawinan yang ideal, hingga perlindungan ibu dan bayi tetap harus diperkuat.
“Peningkatan Indeks Modal Manusia ditentukan penurunan angka kematian ibu, bayi, serta prevalensi stunting sebagai cerminan kualitas layanan kesehatan, pengasuhan, dan efektivitas pembangunan manusia,” ungkapnya.
Di sektor stunting, Jawa Timur juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen pada 2024.
Penurunan tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi terbaik di Pulau Jawa dan peringkat kedua terbaik secara nasional dalam upaya menekan angka stunting.
“Kita tetap membangun sinergi dengan semua elemen terutama posyandu yang akan menjadi media untuk memastikan intervensi di seluruh kabupaten kota berjalan efektif,” kata Khofifah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur yang baru, Shodiqin, menyatakan siap memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah agar program pembangunan keluarga dan kependudukan berjalan lebih efektif.
“Kami bersama tim BKKBN Jatim akan melakukan roadshow di dinas-dinas tingkat provinsi, kabupaten dan kota,” tegasnya.
Plt Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Mayang Mariana, menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan keluarga dan kualitas SDM nasional.
“Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan keluarga dan kependudukan. Kepemimpinan baru di BKKBN Jawa Timur diharapkan mampu menjadi motor penggerak implementasi kebijakan nasional dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan berdaya saing,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar