JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapat pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI setelah berhasil melampaui target nasional implementasi Program E-Learning ASN Berintegritas. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam peluncuran nasional program tersebut di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Penghargaan diserahkan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemprov Jatim mengimplementasikan pembelajaran integritas berbasis digital bagi aparatur sipil negara. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang dinilai konsisten memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi.
Jawa Timur sebelumnya menjadi salah satu dari 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dipilih KPK RI sebagai peserta piloting nasional sebelum program diterapkan secara lebih luas di seluruh Indonesia.
Tidak hanya menjalankan program, Pemprov Jatim bahkan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan laporan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana per 16 Juni 2026, sebanyak 3.177 ASN Jawa Timur telah mengikuti program tersebut atau mencapai 105,9 persen dari target awal sebanyak 3.000 peserta.
Gubernur Khofifah mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN Jawa Timur. Ini menjadi bukti bahwa integritas tidak hanya berhenti sebagai nilai, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan,” kata Khofifah.
Menurutnya, transformasi birokrasi di era digital tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis aparatur. Integritas, kata dia, menjadi fondasi utama agar pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan, kompetensi tinggi harus berjalan beriringan dengan karakter yang kuat. Karena itu, penguatan integritas tidak boleh berhenti pada regulasi, melainkan harus menjadi budaya kerja yang hidup di setiap institusi pemerintahan.
“Integritas adalah fondasi utama pelayanan publik. Kompetensi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan integritas yang kuat. Karena itu, penguatan integritas ASN tidak boleh berhenti pada regulasi, tetapi harus menjadi budaya kerja dan karakter yang hidup dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujarnya.
Khofifah menilai penghargaan dari KPK RI tersebut semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang konsisten mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ke depan, Pemprov Jatim akan terus memperluas implementasi pendidikan antikorupsi melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur. Program itu ditujukan agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim memiliki standar integritas yang sama dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Birokrasi kelas dunia dimulai dari aparatur yang berkarakter, beretika, dan berintegritas tinggi. Karena itu, penguatan integritas harus menjadi gerakan bersama dan budaya kerja yang terus kita rawat,” tegasnya.
Khofifah menjelaskan, Program E-Learning ASN Berintegritas tidak hanya berisi materi teoritis. Program tersebut dirancang dengan pendekatan interaktif melalui video pembelajaran, infografis, simulasi studi kasus, hingga modul berbasis pengalaman nyata.
Menurut dia, nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian, kepedulian, kesederhanaan, keadilan, serta kerja keras. Nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun karakter ASN yang mampu menjaga amanah publik.
“Fokus program ini adalah penguatan integritas dan implementasi nilai-nilai antikorupsi bagi seluruh ASN. Saya rasa ini penting karena menjadi lapisan paling dasar dalam membentuk budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan membangun ASN yang berintegritas akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Yang paling penting, nilai-nilai antikorupsi menjadi fondasi utama agar para ASN dapat memberikan pelayanan publik yang semakin profesional dan berkualitas,” katanya.
Program E-Learning ASN Berintegritas merupakan inovasi yang dikembangkan KPK RI sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Hingga tahun 2029, program tersebut ditargetkan menjangkau lebih dari 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia.
Peluncuran nasional program itu dihadiri pimpinan KPK RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala LAN, para gubernur, wali kota, serta berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.
Khofifah menegaskan penguatan integritas ASN membutuhkan sinergi seluruh elemen pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Proses untuk menyemai bisa diikuti oleh semua elemen dan hari demi hari bisa lebih bagus, lebih menguatkan, meningkatkan dan meluaskan integritas di masing-masing elemen. Mudah-mudahan ikhtiar ini akan terus mendapatkan penguatan dari semua pihak sehingga mampu meningkatkan integritas ASN di seluruh level,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar