SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di wilayah pesisir utara. Target pembangunan yang semula diproyeksikan rampung dalam 20 tahun kini dipercepat menjadi 15 tahun, menyusul meningkatnya risiko bencana pesisir yang semakin nyata.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, percepatan ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi langkah strategis untuk melindungi jutaan warga serta menjaga stabilitas ekonomi kawasan Pantura.
“Diperlukan intervensi infrastruktur berskala besar yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial,” ujar Khofifah saat menerima Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa Didit Herdiawan Ashaf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (24/3).
Fokus pembangunan GSW di Jawa Timur diarahkan ke tiga wilayah utama: Tuban, Lamongan, dan Gresik. Ketiga daerah ini dinilai sebagai zona paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan tekanan aktivitas industri.
Ancaman yang dihadapi tidak ringan. Penurunan muka tanah di kawasan tersebut mencapai 1–2 cm per tahun. Kondisi ini diperparah oleh kenaikan muka air laut dan gelombang pasang ekstrem yang meningkatkan frekuensi banjir rob.
Dampaknya langsung terasa bagi masyarakat. Selain merusak permukiman, banjir rob juga mengganggu aktivitas ekonomi, merusak lahan pertanian, hingga memicu krisis air bersih.
“Kerentanan sosial meningkat. Jumlah warga terdampak terus bertambah dan kualitas hidup masyarakat pesisir ikut menurun,” kata Khofifah.
Proyek Giant Sea Wall bukan hanya soal perlindungan wilayah pesisir. Lebih dari itu, proyek ini menyangkut keberlangsungan ekonomi nasional.
Pantura Jawa Timur merupakan jalur vital logistik dan industri. Gangguan akibat banjir rob dan abrasi berpotensi melumpuhkan aktivitas pelabuhan, kawasan industri, hingga distribusi barang.
Selain itu, ancaman terhadap lahan pertanian produktif di kawasan pesisir juga berisiko mengganggu ketahanan pangan daerah.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi perlindungan terhadap aset strategis nasional,” tegas Khofifah.
Secara kelembagaan, Jawa Timur memiliki posisi penting dalam pengelolaan Pantura. Berdasarkan Perpres Nomor 77 Tahun 2025, gubernur bersama kepala daerah terkait masuk dalam Dewan Pengelola Pantura Jawa.
Posisi ini memberi ruang bagi daerah untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan nasional, terutama dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Jawa Timur adalah aktor kunci dalam pengelolaan Pantura Jawa,” ujar Khofifah.
Khofifah menekankan, GSW tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dari bencana, tetapi juga sebagai alat transformasi kawasan pesisir.
Proyek ini diharapkan mampu mendorong modernisasi sektor perikanan, meningkatkan konektivitas wilayah, serta memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Nelayan tradisional pun didorong menjadi lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.
“GSW adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan wilayah dan stabilitas ekonomi,” jelasnya.
Pelaksanaan proyek ini juga harus memperhatikan aspek tata ruang laut, termasuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Tujuannya jelas: memastikan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang, serta mencegah konflik antara masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha.
Pendekatan yang digunakan juga harus berbasis keberlanjutan melalui konsep eco-engineering, yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Selain Pantura Jawa, Khofifah juga menyoroti wilayah pesisir utara Pulau Madura yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi.
Wilayah seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep dinilai perlu mendapatkan intervensi serupa untuk mencegah dampak yang lebih besar di masa depan.
“Pantai utara Madura juga memiliki kerentanan yang perlu diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Sementara itu, Didit Herdiawan Ashaf menyebut pemerintah pusat saat ini tengah melakukan kajian dan assessment untuk memastikan implementasi proyek berjalan efektif.
Selain pembangunan tanggul laut, pemerintah juga mendorong program kampung nelayan merah putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
“Untuk tahun depan akan banyak intervensi. Saat ini beberapa titik sudah mulai dibangun, termasuk di Gresik dan Malang Selatan,” jelas Didit.
Percepatan Giant Sea Wall di Jawa Timur diharapkan menjadi solusi konkret atas berbagai persoalan pesisir yang selama ini membayangi masyarakat.
Jika berjalan sesuai rencana, proyek ini tidak hanya mengurangi risiko bencana, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga, memperkuat ekonomi daerah, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Ini langkah besar yang harus dikawal bersama agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkas Khofifah.
Lainnya:
- Pasar EV Melonjak Tajam, Kemnaker Siapkan SDM Green Jobs untuk Tangkap Peluang Kerja Baru
- Kemnaker Gandeng Wadhwani dan Indosat, Percepat SDM Digital dan Buka Peluang Kerja Baru
- Borong 3 Award Halal, Khofifah Pertegas Posisi di Tengah Dinamika Politik Nasional
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
