KUALA LUMPUR, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong percepatan transformasi Bank Jatim melalui kolaborasi strategis dengan Maybank Islamic Berhad Malaysia. Fokusnya tidak hanya pada ekspansi bisnis, tetapi juga penguatan layanan keuangan syariah, ekosistem halal, hingga perlindungan remitansi pekerja migran Indonesia (PMI).
Langkah ini dinilai krusial karena menyasar langsung kebutuhan masyarakat, khususnya ribuan PMI asal Jawa Timur di Malaysia yang selama ini bergantung pada layanan remitansi. Penguatan sistem keuangan dinilai dapat meningkatkan keamanan transaksi sekaligus menekan biaya pengiriman uang ke daerah asal.
Pertemuan antara Khofifah dan CEO Maybank Islamic Berhad Mohamad Yasin bin Abdullah berlangsung di Kuala Lumpur, Rabu (29/4), dalam rangkaian misi dagang dan investasi Jawa Timur–Malaysia. Agenda ini menjadi bagian dari strategi memperluas jaringan ekonomi daerah ke level global.
Khofifah menegaskan, penguatan sektor perbankan syariah bukan sekadar agenda bisnis, melainkan kebijakan ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat. Menurutnya, sistem keuangan syariah mampu mendorong inklusi ekonomi sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam layanan publik.
“Kami menyambut kerja sama ini sebagai aliansi strategis yang tidak hanya berorientasi komersial, tetapi juga memperkuat layanan keuangan yang inklusif dan berbasis nilai,” ujar Khofifah.
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan internal Bank Jatim, terutama pada unit usaha syariah. Penguatan sumber daya manusia menjadi kunci agar layanan tidak sekadar berlabel syariah, tetapi benar-benar memiliki kompetensi dan integritas.
“Kami ingin penguatan SDM berbasis Islamic finance, bukan sekadar transformasi dari sistem konvensional. Ini penting untuk menjaga kualitas layanan,” tegasnya.
Selain itu, skema Kelompok Usaha Bank (KUB) yang melibatkan lima bank pembangunan daerah dinilai menjadi peluang besar memperluas pasar. Kolaborasi ini memungkinkan Bank Jatim memperkuat daya saing sekaligus menjangkau nasabah lintas wilayah.
Di sisi lain, pengembangan layanan digital seperti J-Connect generasi terbaru juga diproyeksikan memperluas akses keuangan masyarakat. Termasuk bagi warga Jawa Timur di luar negeri yang membutuhkan layanan cepat, aman, dan terintegrasi.
Bagi masyarakat, dampak kerja sama ini berpotensi langsung terasa, mulai dari kemudahan akses layanan keuangan syariah, perlindungan transaksi remitansi PMI, hingga terbukanya peluang ekonomi baru melalui industri halal.
CEO Maybank Islamic Berhad Mohamad Yasin bin Abdullah menyebut Jawa Timur sebagai wilayah strategis dengan potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah global. Ia menilai kolaborasi ini sejalan dengan ekspansi Maybank yang saat ini masuk jajaran lima besar institusi keuangan syariah dunia.
“Maybank melihat Jawa Timur sangat strategis, baik dari sisi demografi maupun geostrategis. Kami melihat peluang sinergi yang kuat,” ujarnya.
Yasin juga menekankan pentingnya pengembangan ekosistem industri halal sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah. Menurutnya, sektor ini tidak hanya mencakup produk, tetapi juga sistem keuangan yang menopang seluruh rantai industri.
“Industri halal memiliki potensi besar untuk memperluas pasar keuangan syariah. Ini peluang yang bisa dikembangkan bersama,” jelasnya.
Kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat layanan remitansi bagi PMI asal Jawa Timur dan wilayah KUB lainnya. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan transaksi menjadi lebih aman, cepat, dan efisien.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mulai agresif memperluas peran BUMD perbankan ke level internasional. Jika terealisasi optimal, kolaborasi ini bukan hanya memperkuat Bank Jatim, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kolaborasi ini diharapkan mempercepat transformasi Bank Jatim menjadi institusi keuangan yang adaptif, kompetitif, dan menjangkau masyarakat lebih luas,” pungkas Khofifah.
Lainnya:
- Ratusan Warga Kepung Jalan Rusak, Bupati Asahan Turun Tangan Desak Perbaikan Jalur Vital Ekonomi
- Prabowo Kunci Polri Tetap di Bawah Presiden, IPW: Benteng Independensi Penegakan Hukum
- Konten Digital Kian Tak Terkendali, DPD RI dan KPID Jatim Desak RUU Penyiaran Dikebut
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
