SEMARANG, RadarBangsa.co.id — Keputusan Presiden Prabowo Subianto mempertahankan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden mendapat dukungan dari Indonesia Police Watch (IPW). Sikap ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga independensi penegakan hukum sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa intervensi politik sektoral.
Dukungan itu disampaikan Anggota Divisi Hukum IPW, Wisnu Aji atau Roger, Jumat (8/5/2026), menyusul munculnya wacana penataan ulang kelembagaan keamanan nasional yang sempat memunculkan spekulasi soal posisi Polri di bawah kementerian tertentu.
Menurut Wisnu, keputusan Presiden menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan Polri tetap bekerja profesional dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat.
“Keputusan Presiden mempertahankan Polri langsung di bawah Presiden adalah langkah penting untuk menjaga independensi institusi. Ini bukan hanya soal struktur, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” ujar Wisnu.
Bagi masyarakat, kepastian posisi Polri dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan keamanan, kepastian hukum, hingga percepatan penanganan kasus kriminal dan gangguan ketertiban.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membentuk Kementerian Keamanan maupun Kementerian Kepolisian. Pemerintah juga memastikan Polri tidak akan ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lainnya.
“Hal penting yang harus diketahui, kedudukan Polri tetap langsung di bawah Presiden. Tidak akan dibentuk kementerian keamanan, kementerian kepolisian, maupun meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang,” tegas Prabowo.
Prabowo juga memastikan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni melalui persetujuan DPR sebagai bagian dari mekanisme pengawasan konstitusional.
Wisnu menilai sistem itu menjadi fondasi checks and balances agar institusi kepolisian tetap akuntabel dan tidak mudah ditarik ke kepentingan politik praktis.
“Yang terpenting adalah menjaga marwah institusi dan memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman serta keadilan hukum yang pasti,” pungkasnya.
Lainnya:
- Disperinaker Bangkalan Buka Jalan Kerja Luar Negeri, Lulusan SMK Dibidik Siap Bersaing
- Keamanan Siber Bangkalan Diperkuat, Layanan Digital Digenjot Cegah Kebocoran Data
- Ratusan Warga Kepung Jalan Rusak, Bupati Asahan Turun Tangan Desak Perbaikan Jalur Vital Ekonomi
Penulis : Oki
Editor : Zainul Arifin
