MALANG, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan tali asih pilar sosial senilai Rp7.050.325.000 kepada masyarakat Kabupaten Malang, Minggu (22/2). Penyaluran dilakukan di Pendopo Kabupaten Malang sebagai bagian dari penguatan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi menuju Jawa Timur yang lebih sejahtera.
Bantuan tersebut merupakan implementasi program Nawa Bhakti Satya, khususnya Bhakti Kesatu “Jatim Sejahtera”, yang menitikberatkan pada kesejahteraan inklusif dan berkeadilan. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fondasi sosial-ekonomi daerah dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa kebijakan sosial tidak boleh berhenti pada bantuan yang bersifat karitatif semata. Menurutnya, intervensi pemerintah harus berkelanjutan dan berbasis data agar tepat sasaran.
“Intervensi kita tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat. Harus ada kesinambungan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat benar-benar berdaya,” ujarnya.
Dari total anggaran yang disalurkan, sebesar Rp5.765.825.000 dialokasikan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Komponen terbesar adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp4.166.000.000 bagi 2.083 keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing menerima Rp2 juta per tahun untuk memperkuat daya tahan ekonomi keluarga prasejahtera.
Selain itu, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp486.000.000 diberikan kepada 135 penerima. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya afirmasi kebijakan bagi kelompok disabilitas agar memperoleh akses yang setara terhadap kesejahteraan.
Penguatan ekonomi produktif diwujudkan melalui program KIP Jawara. Rinciannya, KIP Putri Jawara Rp36.000.000 bagi 12 penerima, KIP PPKS Jawara Rp24.000.000 untuk 8 penerima, serta KIP KPM Jawara Rp324.000.000 bagi 108 penerima manfaat. Skema ini dirancang untuk mendorong lahirnya wirausaha baru melalui bantuan permodalan dan pendampingan.
Perhatian juga diberikan kepada pilar sosial di lapangan. Bantuan permakanan LKS A sebesar Rp251.625.000 disalurkan untuk 55 jiwa. Sementara tali asih bagi SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK, dan TAGANA mencapai Rp478.200.000 bagi 222 penerima.
Di sektor desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menyalurkan Rp1.259.500.000, meliputi program BUMDesa Rp400.000.000 untuk empat desa, Desa Berdaya Rp200.000.000 bagi dua desa, serta Jatim Puspa Rp604.500.000 untuk tiga desa.
Menurut Khofifah, desa merupakan fondasi ketahanan sosial dan ekonomi daerah. Ia menilai desa-desa di Kabupaten Malang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan baru.
“Kita ingin desa-desa di Kabupaten Malang tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru. Dari desa yang kuat akan lahir masyarakat yang tangguh dan berdaya saing,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyoroti penghapusan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Berdasarkan data Januari 2026, jumlah penghapusan di Jawa Timur mencapai 1.480.380 orang.
Ia meminta pilar sosial di tingkat daerah aktif melakukan verifikasi dan validasi data agar masyarakat yang berhak tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
“Angka ini signifikan dan membutuhkan mitigasi cepat. Verifikasi dan validasi harus dilakukan agar hak masyarakat tidak terlewat,” katanya.
Melalui BUMD Provinsi Jawa Timur, turut disalurkan zakat produktif Rp25.000.000 kepada 50 penerima manfaat sebagai stimulan usaha mikro berbasis solidaritas sosial.
Momentum penyaluran bansos ini juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Khofifah mengajak masyarakat memperkuat empati sosial dan menjadikan APBD sebagai instrumen keadilan sosial yang nyata dirasakan masyarakat.
“APBD harus hadir sebagai instrumen keadilan sosial. Kita pastikan bantuan ini tepat sasaran, memberi harapan, sekaligus membuka jalan kemandirian bagi masyarakat Kabupaten Malang,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur juga membagikan kurma untuk keluarga penerima manfaat sebagai takjil berbuka puasa.
Sementara itu, Bupati Malang, Sanusi, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat jaring pengaman sosial di daerahnya.
Menurutnya, program ini menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan sosial yang tidak hanya melindungi masyarakat rentan, tetapi juga mendorong produktivitas dan akses usaha.
“Terima kasih atas perhatian dan komitmen luar biasa kepada masyarakat Kabupaten Malang melalui berbagai program perlindungan dan pemberdayaan. Semoga bantuan ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
Komentar