SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa birokrasi tak lagi cukup hanya berjalan administratif. Menurut dia, pemimpin birokrasi harus adaptif, inovatif, dan peka terhadap kebutuhan publik agar layanan negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Khofifah saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Tahun 2026 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur di Aula BPSDM Jatim, Surabaya, Kamis (2/7). Dalam forum penutupan itu, ia menautkan perubahan pola kepemimpinan dengan tantangan pelayanan publik yang kian kompleks.
Khofifah menyebut, pemimpin di lingkungan birokrasi kini dituntut tidak hanya memahami tata kelola pemerintahan, tetapi juga mampu membaca perubahan, melahirkan inovasi, dan menghadirkan solusi atas persoalan warga. Ia menilai kecepatan perubahan di masyarakat menuntut aparatur negara bergerak lebih lincah tanpa kehilangan ketelitian dan empati.
“Keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, berkualitas, transparan, dan berkeadilan,” kata Khofifah.
Pada kesempatan itu, Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yang kembali memberi kepercayaan kepada BPSDM Jawa Timur sebagai penyelenggara PKN Tingkat II. Ia menyebut kepercayaan tersebut sebagai amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di Indonesia.
Khofifah turut menyampaikan selamat kepada 60 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dari berbagai daerah. Selama kurang lebih empat bulan, para peserta menjalani pembelajaran dengan metode blended learning yang dipadukan dengan tahapan penguatan kepemimpinan dan penyusunan proyek perubahan.
Keberagaman asal peserta, menurut Khofifah, menjadi nilai lebih karena membuka ruang jejaring kepemimpinan nasional yang lebih luas. Dari proses itu, ia berharap lahir kolaborasi antardaerah yang lebih kuat dan praktik-praktik baik yang bisa diadopsi untuk memperbaiki layanan publik di masing-masing instansi.
Tahun ini, PKN II mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif Berbasis Empati untuk Mendukung Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik sebagai Fondasi Resiliensi Nasional.” Khofifah menilai tema tersebut sangat relevan dengan situasi birokrasi saat ini yang dihadapkan pada perubahan cepat, ketidakpastian global, perkembangan teknologi, kompleksitas persoalan publik, hingga berbagai krisis yang memerlukan respons cepat dan tepat.
Dalam konteks itu, ia menekankan bahwa pemimpin birokrasi harus mampu beradaptasi, membangun inovasi, dan memiliki empati terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menilai pentingnya kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas kepentingan agar kebijakan yang lahir tidak berhenti di atas kertas.
Khofifah kemudian menyinggung bahwa kepemimpinan adaptif dan inovatif harus diwujudkan dalam tindakan konkret, bukan sekadar wacana. Karena itu, proyek perubahan yang disusun para peserta selama PKN II dinilai menjadi bagian penting dari upaya mendorong transformasi birokrasi di instansi masing-masing.
“Kita berharap proyek perubahan yang telah dipresentasikan benar-benar dilaksanakan setelah peserta kembali ke institusinya. Menurut saya, mahkota PKN II adalah ketika proyek perubahan itu benar-benar diimplementasikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, implementasi proyek perubahan selalu menjadi perhatiannya dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah. Menurut Khofifah, sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan alumni PKN II telah berhasil menjalankan proyek perubahan sehingga berdampak pada efektivitas organisasi dan peningkatan layanan kepada masyarakat.
Selain pembelajaran di kelas dan penyusunan proyek perubahan, Khofifah juga menyoroti Visitasi Kepemimpinan Nasional yang menjadi bagian dari rangkaian PKN II. Kegiatan itu, menurut dia, memberi pengalaman langsung kepada peserta tentang kepemimpinan berbasis empati, pelayanan publik saat krisis, serta pentingnya kerja sama dalam menjawab persoalan masyarakat.
Melalui pengalaman itu, para peserta diharapkan memahami bahwa resiliensi nasional bertumpu pada layanan publik yang tangguh. Ketika layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan kelompok rentan, dan aktivitas ekonomi tetap berjalan, pada saat itulah fondasi ketahanan bangsa menjadi semakin kuat.
Khofifah juga memaparkan sejumlah capaian Jawa Timur yang disebutnya sebagai bukti kepemimpinan adaptif dan inovatif dapat menghasilkan perubahan nyata. Pada triwulan I 2026, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,96 persen secara year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,39 persen.
Jawa Timur, lanjutnya, tetap menjadi kontributor terbesar kedua perekonomian nasional di Pulau Jawa dan memperkuat posisinya sebagai Center of Gravity sekaligus Gerbang Baru Nusantara. Dukungan kawasan industri, kawasan ekonomi, jaringan pelabuhan, bandara, dan infrastruktur jalan tol yang terus berkembang disebut menjadi bagian dari kekuatan itu.
Kinerja tersebut juga tercermin pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat 3,55 persen atau lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, sedangkan di sektor pangan Jawa Timur kembali menjadi produsen padi terbesar nasional dan tetap kuat pada sejumlah komoditas peternakan strategis.
Di bidang reformasi layanan, Pemprov Jatim juga memperkuat transformasi birokrasi melalui inovasi digital seperti TRANS JATIM AJAIB 2.0, JOSS GANDOS, dan MAJADIGI. Khofifah menyebut berbagai inovasi itu sebagai bagian dari upaya menghadirkan birokrasi yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Di akhir sambutan, Khofifah meminta para peserta membawa pulang ilmu, jejaring, dan proyek perubahan yang telah disusun selama pelatihan untuk diterapkan di instansi masing-masing. Ia menegaskan, pemimpin birokrasi yang baik adalah mereka yang mampu mendengar sebelum memutuskan, merangkul sebelum memerintah, dan membangun kolaborasi sebelum mengandalkan kewenangan.
“Jadilah pemimpin yang mampu mendengar sebelum memutuskan, merangkul sebelum memerintah, membangun kolaborasi sebelum mengandalkan kewenangan, serta menghadirkan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar