SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta perencanaan dan penganggaran pembangunan di Jawa Timur terus dipertajam agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Khofifah saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (2/10) malam.
Dalam pertemuan tersebut, BPKP menyampaikan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta 38 pemerintah kabupaten/kota. Evaluasi tersebut mencakup lima sektor prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting.
Khofifah menyebut hasil evaluasi BPKP menjadi masukan untuk menyempurnakan perencanaan, terutama dalam memastikan sasaran, indikator, dan bentuk intervensi program selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Terima kasih atas evaluasi dan masukannya. Ini memandu kami untuk membuat perencanaan dan indikator yang memiliki keterdampakan langsung kepada masyarakat. Karena program-progran pemerintah memang harus ada dampak positifnya,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pengawasan BPKP terhadap Pemprov Jatim dan 38 pemerintah kabupaten/kota, total alokasi anggaran untuk lima sektor prioritas tersebut mencapai Rp27.519,86 miliar atau sekitar Rp27,52 triliun.
Dari total tersebut, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan Rp5.099,35 miliar. Anggaran itu tersebar pada pendidikan Rp3.645,47 miliar, pengentasan kemiskinan Rp930,36 miliar, kesehatan Rp319,88 miliar, ketahanan pangan Rp165,58 miliar, serta penurunan prevalensi stunting Rp38,06 miliar.
Sementara alokasi pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur mencapai Rp22.420,51 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas pengentasan kemiskinan Rp9.473,63 miliar, pendidikan Rp6.760,16 miliar, kesehatan Rp2.998,90 miliar, ketahanan pangan Rp1.820,66 miliar, dan penurunan prevalensi stunting Rp1.367,15 miliar.
Khofifah menekankan besarnya alokasi anggaran harus diikuti dengan ketepatan sasaran serta kualitas intervensi. Menurutnya, evaluasi BPKP menunjukkan indikator sasaran utama Pemprov Jatim telah berorientasi pada hasil dan terukur, meski masih terdapat ruang penyempurnaan.
“Alhamdulillah, untuk indikator sasaran utama Pemprov Jatim dinilai BPKP telah berorientasi hasil dan terukur. Tapi memang masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang sekiranya memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas karenanya kita masih harus lebih menyelaraskan ketepatan desain intervensi,” ungkapnya.
Khofifah juga mendorong hasil evaluasi tersebut diteruskan hingga pemerintah kabupaten/kota agar terdapat keselarasan antara kebijakan provinsi dan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah.
Ia mengusulkan Sekretaris Daerah dari 38 kabupaten/kota dilibatkan dalam forum bersama BPKP menjelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum input SIPD untuk Tahun Anggaran 2028.
“Perencanaan 2027 memang sudah selesai SIPD-nya. Tapi menjelang Musrenbang awal Mei, serta sebelum input SIPD kita bisa hadirkan Sekretaris Daerah dari kabupaten/kota agar Pak Kalan BPKP bisa langsung memberikan penjelasan untuk membantu mereka melakukan perencanaan yang semakin efektif, efisien, dan berdampak,” terangnya.
Sementara itu, Hasoloan Manalu menyampaikan BPKP akan terus memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. BPKP juga akan memperkuat review secara komprehensif, mengintegrasikan aspek manajemen risiko, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi.
“Kami minta agar Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan Bupati-Walikota agar menyelaraskan langkah strategisnya. Nanti kami akan buat laporan lagi di awal Januari dan kami akan melakukan penelitian juga,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar