SURABAYA,RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur memperkuat dakwah digital sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial yang kian kompleks. Menurutnya, ruang digital harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghadirkan konten keagamaan yang moderat, kredibel, dan mampu menjawab tantangan zaman, mulai dari paparan pornografi, penyebaran HIV, hingga meningkatnya kerentanan kesehatan mental generasi muda.
Pesan itu disampaikan Khofifah saat menghadiri Pengukuhan Pengurus, Komisi, Badan, dan Lembaga MUI Jawa Timur Masa Khidmat 2025–2030 di Aula Grahadi, Surabaya, Minggu (12/7/2026). Acara tersebut dihadiri Ketua MUI Pusat KH Anwar Iskandar, Ketua MUI Jawa Timur Prof. Abdul Halim Subahar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Andy Karyono, jajaran Forkopimda, tokoh agama, serta pengurus MUI Jawa Timur yang baru dikukuhkan.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama turut dikukuhkan sebagai Wakil Sekretaris MUI Jawa Timur masa khidmat 2025–2030.
Khofifah menilai perubahan pola masyarakat dalam memperoleh pengetahuan agama menjadi tantangan baru yang harus direspons organisasi keagamaan. Ia menyebut lebih dari 60 persen masyarakat kini mengakses informasi keagamaan melalui platform digital sehingga keberadaan dakwah di ruang siber menjadi semakin strategis.
“Karena itu, MUI harus berada di garda terdepan dalam memperkuat dakwah digital. Penguatan literasi dan konten keislaman di ruang digital harus terus dilakukan agar masyarakat memperoleh rujukan yang benar, moderat, dan menyejukkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, besarnya pengaruh media berbasis digital juga terlihat dari tingginya tingkat pembaca media keagamaan seperti NU Online. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi keagamaan melalui platform digital memiliki daya jangkau yang luas dan mampu membentuk pemahaman masyarakat.
Di sisi lain, Khofifah mengingatkan masih banyak persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama. Paparan pornografi terhadap anak, persoalan HIV, meningkatnya kerentanan kesehatan mental, hingga dispensasi perkawinan menjadi tantangan yang dinilai tidak dapat diselesaikan pemerintah tanpa keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
“Pemerintah tidak sanggup mengatasi semua persoalan masyarakat sendirian. Karena itu, kami membutuhkan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan para ulama. MUI memiliki ruang dakwah yang sangat luas untuk membangun ketahanan moral masyarakat,” tegasnya.
Ketua MUI Jawa Timur Prof. Abdul Halim Subahar menyatakan kepengurusan baru memikul tanggung jawab besar karena MUI menjadi wadah bagi ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim di Jawa Timur. Ia berharap dukungan serta arahan dari para ulama dan Dewan Pertimbangan agar amanah organisasi dapat dijalankan secara maksimal.
“Kami akan memulai dengan konsolidasi internal pengurus serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan kemaslahatan umat. MUI Jawa Timur memiliki sumber daya manusia yang sangat lengkap sehingga harus dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Pengukuhan kepengurusan periode 2025–2030 menjadi awal penguatan peran MUI Jawa Timur dalam membina kehidupan keagamaan sekaligus memperluas sinergi dengan pemerintah menghadapi berbagai tantangan sosial. Penguatan dakwah digital diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen membangun literasi keagamaan yang sehat dan memperkuat ketahanan moral masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar