SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para pejabat birokrasi tidak lagi terjebak pada pola kerja administratif semata. Saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Tahun 2026 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, Kamis (2/7), Khofifah menegaskan setiap proyek perubahan yang disusun peserta harus diwujudkan menjadi inovasi yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Menurut Khofifah, tantangan birokrasi terus berkembang seiring perubahan teknologi, dinamika global, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah. Karena itu, pemimpin di lingkungan pemerintahan dituntut mampu beradaptasi, berinovasi, serta mengambil keputusan yang cepat tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, berkualitas, transparan, dan berkeadilan,” kata Khofifah.
Sebanyak 60 peserta dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di berbagai daerah mengikuti PKN II yang berlangsung sekitar empat bulan dengan metode blended learning. Mereka tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menyusun proyek perubahan sebagai bagian dari proses peningkatan kompetensi kepemimpinan.
Khofifah menilai kehadiran peserta dari berbagai daerah menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap kualitas penyelenggaraan PKN II di BPSDM Jawa Timur. Keberagaman peserta juga dinilai menjadi ruang bertukar pengalaman sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Tema pelatihan tahun ini mengangkat Kepemimpinan Adaptif Berbasis Empati untuk Mendukung Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik sebagai Fondasi Resiliensi Nasional. Tema tersebut dinilai relevan dengan kondisi birokrasi yang dituntut mampu merespons perubahan secara cepat, menghadapi kompleksitas persoalan publik, dan menjaga kualitas pelayanan di tengah berbagai tantangan.
Menurut Khofifah, seorang pemimpin birokrasi tidak cukup menguasai aspek administrasi pemerintahan. Kepemimpinan juga harus dibangun melalui empati, kemampuan membaca kebutuhan masyarakat, serta kemauan menghadirkan inovasi yang memberikan solusi nyata.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan adaptif menjadi salah satu prasyarat penting dalam membangun birokrasi yang profesional sekaligus mendukung target Indonesia sebagai negara maju. Kemajuan tersebut, menurutnya, tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas institusi, kemampuan berinovasi, serta efektivitas tata kelola pemerintahan.
Untuk menggambarkan pentingnya inovasi birokrasi, Khofifah memaparkan sejumlah indikator pembangunan Jawa Timur. Pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,96 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,39 persen.
Jawa Timur juga tetap menjadi kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian nasional di Pulau Jawa. Posisi tersebut didukung pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi, jaringan pelabuhan, bandara, hingga infrastruktur jalan tol yang terus berkembang.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen atau berada di bawah rata-rata nasional. Sektor pangan juga menunjukkan kinerja positif dengan posisi Jawa Timur sebagai produsen padi terbesar nasional serta mempertahankan produksi berbagai komoditas peternakan strategis.
Khofifah menyebut transformasi birokrasi juga terus diperkuat melalui pengembangan layanan digital, di antaranya TRANS JATIM AJAIB 2.0, JOSS GANDOS, dan MAJADIGI. Berbagai inovasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pelatihan kepemimpinan tidak ditentukan oleh selesainya proses pembelajaran, melainkan implementasi proyek perubahan setelah peserta kembali ke instansi masing-masing.
“Menurut saya, mahkota PKN II adalah ketika proyek perubahan itu benar-benar diimplementasikan,” ujarnya.
Khofifah mengaku selalu memantau keberlanjutan proyek perubahan para alumni PKN II saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Sejumlah alumni di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata dia, telah berhasil menerapkan inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain pembelajaran di kelas, peserta juga mengikuti Visitasi Kepemimpinan Nasional sebagai bagian dari proses pendidikan. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman lapangan mengenai praktik kepemimpinan berbasis empati, penanganan pelayanan publik saat krisis, serta pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Menurut Khofifah, ketahanan bangsa tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui pelayanan publik yang tetap berjalan dalam berbagai situasi. Layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan kelompok rentan, hingga aktivitas ekonomi harus tetap terjaga agar fondasi resiliensi nasional semakin kuat.
Di akhir kegiatan, Khofifah berharap seluruh peserta membawa pulang pengalaman, jejaring, dan proyek perubahan yang dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing. Ia juga mengingatkan agar setiap pemimpin mampu membangun budaya kerja kolaboratif serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jadilah pemimpin yang mampu mendengar sebelum memutuskan, merangkul sebelum memerintah, membangun kolaborasi sebelum mengandalkan kewenangan, serta menghadirkan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar