SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat langkah percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Badan Pusat Statistik. Upaya tersebut menjadi fokus dalam High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).
Forum tersebut juga menandai dimulainya East Java Investment Forum (EJIF) 2026 yang diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat daya tarik investasi sekaligus memperluas dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan investasi masih menjadi instrumen penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Jawa Timur.
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu diselesaikan agar investasi dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kepastian lahan bagi investor.
“Ada PR yang sangat mendasar untuk investasi khususnya kepastian lahan. Sinergi di antara kita, horizontal dan vertikal harus sangat nyambung,” kata Khofifah.
Ia menilai koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem investasi yang sehat dan kompetitif.
“Jadi saling menguatkan, we have to improve. Ekosistem yang dibangun dengan komitmen harus dibangun bersama. Ini jadi penting untuk dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder,” ujarnya.
Dalam paparannya, Khofifah memaparkan empat fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi investasi. Fokus pertama berkaitan dengan harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan strategis yang dinilai masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Pemprov Jawa Timur mendorong percepatan penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sekaligus menyelaraskan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mempercepat proses investasi.
Fokus kedua menyasar pengembangan kawasan industri dan pembangunan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah menilai ketersediaan kawasan industri yang terintegrasi dengan jaringan transportasi dan infrastruktur dasar akan memperkuat daya saing Jawa Timur dalam menarik investor.
Khofifah menjelaskan pengembangan kawasan industri tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai investasi, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
“Percepatan realisasi rencana kawasan industri, peningkatan konektivitas, dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Fokus berikutnya adalah penguatan Investment Project Ready to Offer (IPRO) dan promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah. Melalui skema tersebut, pemerintah kabupaten dan kota didorong menyiapkan proyek investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada kepastian berusaha dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Berbagai hambatan investasi terus diupayakan penyelesaiannya melalui koordinasi lintas sektor, mekanisme debottlenecking, serta penguatan komitmen bersama untuk menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha.
Khofifah optimistis penguatan berbagai aspek tersebut dapat menjaga posisi Jawa Timur sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia.
“Kita akan pastikan supaya investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur,” ungkapnya.
Selain investasi, forum tersebut juga membahas strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan peran TP2ED. Tim ini berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam mengidentifikasi peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing daerah.
Hingga saat ini, sebanyak 37 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur telah membentuk TP2ED. Pemerintah provinsi berharap daerah yang belum membentuk tim tersebut dapat segera menyelesaikan proses pembentukannya agar kebijakan percepatan ekonomi berjalan lebih merata.
Menurut Khofifah, keberadaan TP2ED penting untuk mendorong hilirisasi sektor ekonomi serta memperkuat rantai nilai berbagai komoditas unggulan daerah. Dengan demikian, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah perluasan akses keuangan bagi masyarakat melalui peran TPAKD. Pemerintah menilai akses pembiayaan yang lebih luas akan memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor usaha.
Melalui berbagai program pembiayaan produktif, TPAKD diharapkan mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, peternak, hingga kelompok usaha produktif lainnya.
“Melalui TPAKD, berbagai program pembiayaan produktif bisa menjangkau lebih banyak UMKM, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lainnya sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) RI M. Nashrul Wajdi menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia menjelaskan sensus yang dilakukan setiap 10 tahun tersebut akan memotret struktur ekonomi Jawa Timur secara lebih komprehensif, termasuk aktivitas usaha konvensional maupun nonkonvensional.
“Tahun ini kita mengadakan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan 10 tahun sekali. Sehingga sensus ini tidak hanya mencatat usaha konvensional maupun nonkonvensional. Pendataan ini manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Nashrul.
Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Kami mewakili BPS menyampaikan apresiasi kepada Ibu Gubernur yang telah memberikan dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026. Kami berharap sinergi dan kolaborasi dapat terus diperkuat,” tutupnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim juga menyampaikan dukungannya terhadap forum yang telah memasuki penyelenggaraan ketiga tersebut. Ia menilai sinergi antara Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD menjadi instrumen penting dalam memperkuat perekonomian daerah.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan bersinergi dalam meningkatkan kinerja investasi di Jawa Timur. Sinergi harus kuat antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan perekonomian Jawa Timur,” ujarnya.
Ia berharap berbagai kesepakatan strategis yang dihasilkan dari forum tersebut dapat diterjemahkan hingga tingkat kabupaten dan kota sehingga manfaat investasi dan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas.
“TP2ED, TPAKD dan Forum Investasi adalah pilar penting yang kemudian diimplementasikan ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, supaya bisa menghasilkan kesepakatan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar