JAKARTA, RadarBangsa.co.id — Nama Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, semakin menguat dalam peta politik nasional. Terpilih dengan perolehan 2.739.123 suara pada Pemilu 2024, Lia mencatatkan diri sebagai senator perempuan non-petahana dengan raihan suara tertinggi di Indonesia. Capaian tersebut tidak hanya merefleksikan popularitas, tetapi juga konsistensi dalam pendekatan politik yang membumi serta dekat dengan masyarakat.
Perolehan suara Lia Istifhama menempatkannya tepat di bawah figur nasional seperti Komeng dari Jawa Barat dan Gus Yasin dari Jawa Tengah. Namun, perhatian publik tidak semata tertuju pada angka elektoral atau penampilan personalnya, melainkan pada gaya politik “turun ke bawah” yang dijalankannya secara konsisten. Dalam istilah Jawa, pendekatan itu dikenal sebagai mudun ngisor, yakni hadir langsung di tengah masyarakat tanpa sekat jabatan.
Meski berasal dari keluarga tokoh nasional keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sekaligus putri bungsu KH Maskur Hasyim Lia memilih membangun relasi politik yang egaliter. Ia kerap mendatangi desa, komunitas pendidikan, kelompok perempuan, hingga pelaku usaha kecil untuk mendengar langsung aspirasi warga.
“Bagi saya, politik adalah amanah. Wakil rakyat tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Jangan hanya hadir di podium, tetapi juga mau mendengar langsung di bawah,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, saat ditemui dalam agenda reses di Surabaya.
Selain dikenal sebagai senator, Lia juga aktif sebagai advokat, akademisi, penulis, dan pegiat sosial. Ragam latar belakang tersebut membentuk gaya komunikasinya yang cair dan substantif. Ia dinilai mampu menjembatani aspirasi masyarakat akar rumput dengan bahasa kebijakan di tingkat nasional.
Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya, Mubarok, menilai pendekatan Lia memberi warna baru bagi DPD RI. “Lia Istifhama menghadirkan pola representasi yang berorientasi konstituen. Ia aktif menyerap aspirasi tanpa segmentasi dan menunjukkan bahwa DPD RI bisa lebih dekat dengan publik,” kata Mubarok.
Menurutnya, pola komunikasi langsung semacam ini penting untuk mengikis anggapan bahwa lembaga perwakilan daerah bersifat elitis dan jauh dari masyarakat.
Komitmen mudun ngisor kembali terlihat dalam agenda reses Lia yang menjangkau 16 kabupaten/kota di Jawa Timur, antara lain Surabaya, Lamongan, Gresik, Malang Raya, Nganjuk, Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Tuban, Bondowoso, Pamekasan, Blitar, hingga Bojonegoro.
Dari dialog dengan pemangku kepentingan daerah, tenaga pendidik, pelaku wisata, dan masyarakat umum, Lia mencatat sedikitnya empat isu strategis yang dinilai perlu perhatian pemerintah pusat.
Isu pertama berkaitan dengan layanan kesehatan, khususnya penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lia menilai banyak rumah sakit daerah masih membutuhkan kejelasan teknis agar tetap berdaya dan mampu menyesuaikan kapasitas layanan.
Isu kedua menyentuh sektor pendidikan, terutama akses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru Raudlatul Athfal (RA) di bawah Kementerian Agama. Lia menilai peran pendidik PAUD berbasis keagamaan sangat strategis, namun belum mendapatkan kesempatan yang setara.
Isu ketiga berkaitan dengan sektor pariwisata. Banyak pelaku wisata daerah belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, meski sektor tersebut menjadi penopang ekonomi lokal. Lia juga mendorong integrasi layanan kesehatan di kawasan wisata sebagai bagian dari pengembangan medical tourism.
Isu keempat menyangkut pelestarian budaya dan bahasa daerah. Lia menyoroti pentingnya penyusunan kamus bagi ratusan bahasa daerah sebagai langkah perlindungan identitas nasional.
Pendekatan politik yang membumi, konsistensi turun ke lapangan, serta keberpihakan pada isu sosial menjadikan Lia Istifhama figur representasi daerah yang relevan dengan kebutuhan publik. Ke depan, hasil penyerapan aspirasi tersebut akan dibawa ke tingkat nasional sebagai bahan advokasi kebijakan, sekaligus menguatkan peran DPD RI sebagai jembatan kepentingan daerah dan pusat.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar