SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo terus mengintensifkan sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan suksesnya pesta demokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang akan digelar pada 27 November 2024.
Salah satu kegiatan sosialisasi yang diadakan KPU Sidoarjo kerja sama dengan Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU Kabupaten Sidoarjo. Acara ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) Muslimat NU se-Sidoarjo. Bertempat di Aula Kantor PC Muslimat NU Sidoarjo, Desa Larangan, Kecamatan Candi, kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu (12/10) siang.
Dalam sosialisasi tersebut, dua narasumber dihadirkan untuk memberikan materi terkait pendidikan politik bagi pemilih. Mereka adalah M. Iskak, Ketua KPU Sidoarjo periode 2019-2024, dan Muhammad Jamil, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo. Keduanya secara bergantian memberikan pemaparan mengenai pentingnya pemilihan umum serta kewajiban sebagai warga negara yang memiliki hak politik dalam Pemilukada 2024.
Cak Iskak, sapaan akrab M. Iskak, menjelaskan pentingnya memilih pemimpin yang tepat. Ia juga mengulas aspek positif dan negatif dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Salah satu poin penting yang ia tekankan adalah larangan politik uang (money politic) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 187A, yang mengancam pelaku dengan sanksi hukum berat. “Sanksi tidak hanya berlaku bagi pemberi, tetapi juga penerima uang yang berkaitan dengan coblosan. Nominal yang diberikan mungkin kecil, tetapi hukumannya sangat berat,” ujar Cak Iskak.
Senada dengan itu, Cak Jamil, yang pernah bertugas di Bawaslu, menekankan pentingnya pengawasan terhadap praktik politik uang. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini adalah salah satu tugas utama Bawaslu untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil. “Praktik politik uang menciderai demokrasi, dan sanksi bagi pelaku, baik pemberi maupun penerima, sangat berat. Saya minta kepada seluruh peserta untuk menghindari praktik ini dengan alasan apapun,” tandas Jamil.
Selain pemaparan materi oleh kedua narasumber, sosialisasi ini juga mendapatkan apresiasi dari Ketua PC Muslimat NU Sidoarjo, Hj. Ainun Jariyah. Ia menyatakan rasa terima kasih kepada KPU Sidoarjo atas penyelenggaraan kegiatan ini, yang dinilai memberikan banyak pemahaman baru bagi para peserta, terutama terkait hak dan kewajiban pemilih dalam Pemilukada 2024.
“Dengan adanya sosialisasi seperti ini, keluarga besar Muslimat NU Sidoarjo semakin paham tentang hak dan kewajiban dalam ikut serta menyukseskan Pemilukada. Ini penting agar kita semua bisa lebih berhati-hati dan tidak terseret ke dalam praktik politik uang,” ungkap Hj. Ainun, yang juga merupakan anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi PKB, akrab disapa Ning Ainus.
Kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk mendorong masyarakat, khususnya perempuan, agar lebih aktif dalam politik dan turut menyukseskan Pemilukada dengan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Ning Ainus berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan untuk memberikan pendidikan politik yang menyeluruh kepada masyarakat.
Dengan digelarnya kegiatan sosialisasi ini, KPU Sidoarjo berharap partisipasi masyarakat dalam Pemilukada 2024 dapat meningkat. KPU juga menekankan pentingnya pemilih untuk memilih berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming politik uang. Keberhasilan Pemilukada 2024 diharapkan tidak hanya ditentukan oleh jumlah partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kualitas dari pemilih yang sadar akan hak dan kewajibannya.
Acara diakhiri dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Peserta antusias mengajukan pertanyaan seputar pemilu dan cara menghindari politik uang, yang kemudian dijawab secara gamblang oleh Cak Iskak dan Cak Jamil. Harapannya, dengan adanya sosialisasi dan pendidikan politik yang intensif, masyarakat Sidoarjo akan lebih siap dalam menghadapi Pemilukada 2024 dengan partisipasi yang aktif dan bertanggung jawab.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Rino
Editor : Zainul Arifin
