JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Sejumlah kebijakan strategis yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa jabatan dinilai memberi dampak nyata bagi kepentingan publik. Penguatan ketahanan pangan, reformasi hukum, stabilitas ekonomi, hingga penindakan korupsi menjadi faktor yang disebut berpotensi memengaruhi arah dukungan politik menuju Pemilihan Presiden 2029.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Dr Jerry Massie, MA, PhD, yang menilai kinerja awal pemerintahan Prabowo relatif selaras dengan ekspektasi publik, meski masih menyisakan catatan perbaikan di sejumlah sektor.
“Secara umum, pemerintahan Prabowo berjalan sesuai harapan masyarakat. Tidak semua program sempurna, tetapi mayoritas menunjukkan hasil yang terukur dan berdampak langsung,” ujar Jerry Massie saat dihubungi redaksi radarbangsa.co.id, pada Sabtu (17/01/2026).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan yang paling dikenal publik. Program ini menyasar anak sekolah dan kelompok rentan sebagai upaya menekan angka kekurangan gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Jerry menjelaskan, skema serupa telah diterapkan di sejumlah negara seperti India dan Brasil dengan hasil positif. Di Indonesia, MBG dirancang menjangkau sekitar 83 juta penerima, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun.
Data serapan anggaran menunjukkan progres bertahap. Hingga Oktober 2025, realisasi anggaran tercatat Rp20,6 triliun atau sekitar 29 persen dari pagu Rp71 triliun, dan meningkat menjadi Rp52,9 triliun atau 74,6 persen pada akhir November 2025.
“Presiden sangat serius dengan program ini karena menyangkut pemenuhan gizi anak-anak. Negara tidak boleh membiarkan generasi mudanya tumbuh dalam kondisi lapar,” kata Jerry.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi makanan serta integritas pengelola anggaran untuk mencegah penyimpangan dan risiko kesehatan.
Di sektor pangan, pemerintahan Prabowo mencatat capaian penting dengan diumumkannya kembalinya swasembada beras nasional. Presiden Prabowo secara resmi menyampaikan capaian tersebut pada 7 Januari 2026, dengan produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Jerry menyebut capaian ini mengingatkan publik pada keberhasilan swasembada beras era Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1984, yang kala itu didukung kebijakan pertanian berkelanjutan dan peran kuat Bulog.
“Ketahanan pangan dijadikan prioritas utama. Prabowo konsisten membatasi impor dan memperkuat produksi dalam negeri, sehingga hasilnya bisa dirasakan langsung,” ujarnya.
Indonesia pada 2025 tercatat tidak melakukan impor beras konsumsi, sebuah langkah yang dinilai strategis dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi salah satu tonggak reformasi hukum di era Prabowo. Regulasi ini memuat sejumlah pasal yang menekankan perlindungan hak kelompok minoritas dan penguatan prinsip keadilan restoratif.
Salah satu ketentuan mengatur sanksi pidana bagi pihak yang mengganggu atau menutup tempat ibadah, dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara. Selain itu, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden kini bersifat delik aduan terbatas.
“KUHP baru lebih humanis dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama. Ini kemajuan penting dalam sistem hukum nasional,” kata Jerry.
Selain KUHP, pemerintah juga menyiapkan Undang-Undang Perampasan Aset serta pembaruan KUHAP yang mencakup perubahan prosedur persidangan, termasuk mekanisme perdamaian dan perlindungan saksi korban.
Di bidang ekonomi, pertumbuhan nasional dinilai tetap terjaga di atas 5 persen. Pemerintah optimistis pertumbuhan hingga kuartal IV dapat menembus 5,7 persen, didukung reformasi fiskal dan pembenahan sistem perpajakan serta bea cukai.
Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 yang mengatur larangan impor sejumlah komoditas strategis, termasuk beras, gula konsumsi, dan jagung pakan.
“Ketergantungan impor berhasil ditekan. Ini penting untuk melindungi petani dan menjaga kedaulatan ekonomi,” ujar Jerry.
Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan upaya penguatan produksi domestik dan stabilitas harga pangan.
Aspek lain yang disorot adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan Rp13 triliun uang negara dari perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil tahun 2022.
Dana tersebut berasal dari putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap tiga korporasi, yakni PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Musim Mas.
Selain itu, puluhan perkara besar lainnya turut ditangani, termasuk kasus korupsi minyak mentah, Duta Palma, hingga perkara gratifikasi bernilai triliunan rupiah.
“Penindakan tegas terhadap korupsi memberi pesan kuat bahwa negara hadir melindungi uang rakyat,” tegas Jerry.
Dengan sejumlah capaian tersebut, Jerry Massie menilai peluang Presiden Prabowo untuk kembali mendapat mandat publik pada 2029 terbuka lebar. Namun, ia mengingatkan konsistensi kebijakan, pengawasan, dan transparansi tetap menjadi kunci agar kepercayaan publik dapat terjaga dalam jangka panjang.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar