LKPD 2025 Bangkalan Diserahkan, Target WTP Kembali Dikejar

Selasa, 31 Maret 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bangkalan menyerahkan LKPD 2025 ke BPK Jatim, Senin (30/3/2026) (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Bupati Bangkalan menyerahkan LKPD 2025 ke BPK Jatim, Senin (30/3/2026) (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 ke BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Senin (30/3/2026). Penyerahan ini menjadi tahap awal audit untuk menilai kewajaran laporan keuangan daerah.

Langkah tersebut menegaskan komitmen Bangkalan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah juga optimistis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan LKPD dilakukan serentak bersama pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur dan diterima langsung Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin. Proses ini menjadi pintu masuk audit menyeluruh terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap program pemerintah. Ia juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola, termasuk penguatan sumber daya manusia dan efektivitas organisasi.

Selain itu, pemerintah daerah diingatkan untuk adaptif terhadap dinamika global dan kebijakan pusat. Stabilitas pasokan bahan pokok dan LPG juga menjadi perhatian penting di tengah potensi gejolak ekonomi.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur menjelaskan bahwa audit dilakukan dengan metode sampling berbasis risiko. “Pemeriksaan ini menilai kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatuhan regulasi, dan efektivitas pengendalian intern,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menegaskan komitmen mempertahankan capaian WTP. “Kami terus memperkuat tata kelola keuangan agar transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” katanya.

Audit LKPD menjadi indikator penting kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP tidak hanya berdampak pada reputasi pemerintah, tetapi juga membuka peluang peningkatan investasi dan dukungan pusat.

Dengan penyerahan LKPD ini, Pemkab Bangkalan optimistis kembali meraih opini terbaik dari BPK. “Kami ingin memastikan keuangan daerah dikelola profesional demi pelayanan maksimal kepada masyarakat,” pungkas Lukman.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan
Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:43

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Berita Terbaru