MURATARA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan, Selasa (31/3/2025), di Palembang.
Penyerahan tersebut menjadi langkah awal dalam proses audit keuangan daerah sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Muratara dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni, secara langsung menyerahkan dokumen LKPD kepada tim pemeriksa BPK. Ia menegaskan bahwa penyampaian laporan dilakukan tepat waktu sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah.
Menurutnya, ketepatan waktu penyerahan menjadi indikator penting dalam disiplin tata kelola keuangan, sekaligus bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terus berupaya menjaga kualitas laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta regulasi yang berlaku.
“Kami berharap hasil pemeriksaan tahun ini dapat kembali memperoleh opini terbaik dari BPK. Ini penting untuk menunjukkan konsistensi kami dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Devi Suhartoni.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Selatan II BPK Perwakilan Sumsel, Cendy Avrian, mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan tepat waktu.
“Ketepatan waktu ini akan mempercepat proses pemeriksaan dan meningkatkan kualitas evaluasi laporan keuangan,” katanya.
Penyerahan LKPD tepat waktu menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini dari BPK, khususnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kerap menjadi tolok ukur kredibilitas pengelolaan anggaran.
Selain itu, hasil audit juga berdampak pada kepercayaan publik dan investor terhadap stabilitas keuangan daerah, termasuk dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dengan dimulainya proses audit LKPD 2025, Pemkab Muratara berharap seluruh tahapan pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan penilaian optimal dari BPK.
“Harapan kami tentu hasil terbaik, sebagai bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel,” pungkas Devi. (adv)
Penulis : Ari
Editor : Zainul Arifin
Komentar