SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (19/5/2025).
Rekomendasi DPRD diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Penyerahan ini dilakukan setelah mendengarkan pendapat akhir seluruh fraksi terhadap LKPJ yang telah disampaikan Gubernur Khofifah pada 21 Maret 2025.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja keras seluruh anggota DPRD Jatim, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ dan seluruh fraksi yang telah membahas laporan tersebut secara komprehensif dan maraton.
“Rekomendasi ini menjadi catatan strategis bagi peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa dari seluruh jajaran Pemprov, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, tokoh agama, masyarakat, civitas akademika, media, pelaku usaha, hingga seluruh stakeholder,” ujar Khofifah.
DPRD Jatim telah membahas LKPJ dalam waktu 30 hari sejak disampaikan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 20 Ayat 1 yang mengatur batas waktu pembahasan maksimal 30 hari.
Khofifah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh saran, catatan, dan rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Jatim. Ia menyebut bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi acuan dalam menyempurnakan tata kelola pemerintahan ke depan.
“Insya Allah, semua catatan dan masukan akan menjadi referensi penting dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh sektor. Ini menjadi landasan kuat untuk terus berbenah, baik hari ini maupun di masa mendatang,” tuturnya.
Menurut Khofifah, rekomendasi DPRD mencerminkan sinergi dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan Jawa Timur yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
“Jawa Timur adalah barometer nasional. Maka komitmen seluruh stakeholder sangat diperlukan untuk menjaga kemitraan yang harmonis, dengan kritik, saran, dan rekomendasi yang konstruktif,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Jawa Timur memiliki peran penting dalam pembangunan. Dengan karakter masyarakat yang cerdas dan resilien, Jawa Timur dinilai mampu menghadapi tantangan dan mengubahnya menjadi peluang.
“Masyarakat Bumi Majapahit telah membuktikan kapasitasnya menghadapi berbagai rintangan dengan capaian luar biasa. Hal ini menjadi modal besar menjadikan Jawa Timur sebagai episentrum peradaban Indonesia yang berkemajuan,” ucapnya optimis.
Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Emil Dardak menyampaikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari fraksi akan menjadi pijakan utama dalam meningkatkan kinerja pemerintahan tahun 2025.
“Ada banyak ide, kritik, dan saran yang sangat relevan dan bisa langsung kami terapkan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menegaskan bahwa seluruh fraksi sepakat menjadikan rekomendasi terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 sebagai Rekomendasi DPRD.
“Semua saran, catatan, dan harapan fraksi, serta rekomendasi dari Pansus, menjadi bagian tak terpisahkan dari rekomendasi resmi DPRD yang akan disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sidang paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dari seluruh fraksi, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar