SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Surabaya, Rabu (13/5/2026). Meski diterima, sejumlah isu strategis mulai dari pendidikan, kesehatan, alih fungsi lahan, hingga kinerja BUMD tetap menjadi sorotan tajam legislatif.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut penerimaan LKPJ menjadi bukti kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga arah pembangunan Jawa Timur. Namun di balik apresiasi tersebut, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan evaluasi yang dinilai penting untuk diperbaiki pemerintah provinsi.
Dalam sidang paripurna pembicaraan tingkat II di Kantor DPRD Jawa Timur, Khofifah menegaskan seluruh masukan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi, dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang,” ujar Khofifah.
Menurutnya, capaian pembangunan Jawa Timur selama ini tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi lintas sektor, mulai pemerintah kabupaten/kota, DPRD, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Kuncinya itu sinergi. Tidak ada sukses sendirian. Sukses itu karena kita semua bersinergi antara eksekutif dan legislatif serta berbagai elemen strategis di Jawa Timur,” katanya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian DPRD ialah alih fungsi lahan pertanian yang dinilai mengancam ketahanan pangan. Menanggapi hal itu, Khofifah memastikan Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengawasan LP2B dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Kita sudah komunikasikan dengan Menteri ATR/BPN serta Menko Pangan. Kalau lahan dikonversi dari LP2B atau LSD, harus dilihat dampaknya pada ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Khofifah menyoroti masih rendahnya rata-rata lama sekolah di sejumlah daerah. Namun ia menegaskan kewenangan pendidikan dasar dan SMP berada di pemerintah kabupaten/kota, sedangkan provinsi fokus pada SMA, SMK, dan SLB.
“Kalau rata-rata lama sekolah masih setara kelas 3 SMP, kewenangannya ada di kabupaten/kota. Tetapi ini tetap harus menjadi komitmen bersama untuk diselesaikan,” ujarnya.
Persoalan kesehatan juga ikut disorot, terutama terkait stunting dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Khofifah menyebut capaian Jawa Timur berada di posisi terbaik nasional untuk dua sektor tersebut.
“Stunting Jawa Timur terendah kedua secara nasional setelah Bali,” katanya.
“Untuk PKG, Jawa Timur berada di posisi tertinggi kedua nasional setelah Jawa Tengah dan jauh di atas rata-rata nasional,” tambahnya.
Selain itu, Khofifah juga membela capaian sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tetap produktif di tengah tantangan ekonomi nasional. Ia mencontohkan Bank Jatim yang mencatat laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
“BUMD kita yang namanya Bank Jatim laba bersihnya tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia,” ucapnya.
Khofifah menegaskan pemerintah provinsi tidak bekerja untuk mengejar penghargaan semata. Menurutnya, penghargaan yang diterima Jawa Timur merupakan hasil kerja keras masyarakat, termasuk petani yang menjaga produksi pangan nasional.
“Sesungguhnya penghargaan itu untuk petani-petani kita yang luar biasa sebagai pahlawan pangan di Jawa Timur,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak memastikan seluruh fraksi menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi strategis untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar