MADIUN, RadarBangsa.co.id – Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 menjadi panggung konsolidasi besar bagi ratusan kelompok tani hutan dari berbagai daerah. Digelar di Alun-Alun Reksogati Madiun, Sabtu (13/6), kegiatan ini mempertemukan pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas kehutanan untuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Anggota DPD RI Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya menegaskan dukungan terhadap penguatan perhutanan sosial sebagai instrumen strategis yang mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Jambore yang mengusung tema Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera itu secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ratusan kelompok perhutanan sosial dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung sebagai ajang berbagi inovasi, memperluas jejaring, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan luasan perhutanan sosial terbesar di Indonesia. Luasannya mencapai hampir 30 persen dari total kawasan perhutanan sosial nasional.
Tidak hanya dari sisi luasan, Jawa Timur juga mencatat nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial tertinggi di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Semoga ke depan kita semua semakin sehat, semakin berkah, semakin sukses, semakin damai, dan semakin menguatkan persaudaraan kita,” ujar Khofifah.
Meski mencatat berbagai capaian, Khofifah mengingatkan pentingnya memperluas akses penguatan bagi Kelompok Tani Hutan (KTH). Menurutnya, pengembangan usaha agroforestri dan komoditas unggulan seperti kopi harus terus diperkuat melalui sinergi antara petani, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri.
“Kolaborasi antara petani hutan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas produk serta memperluas akses pasar,” katanya.
Sebagai tuan rumah, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan bahwa perhutanan sosial merupakan program strategis yang mampu mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, tema yang diusung dalam jambore tahun ini menjadi refleksi penting bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan apabila didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Jumadi, menjelaskan bahwa jambore diawali dengan sarasehan yang diikuti sekitar 200 kelompok perhutanan sosial. Selain itu, digelar pula podcast tata kelola perhutanan sosial, business matching, hingga pameran produk unggulan hasil hutan sosial dari berbagai daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengalokasikan dukungan ekonomi produktif lebih dari Rp3 miliar pada tahun 2026 untuk kelompok-kelompok perhutanan sosial. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas usaha masyarakat dan meningkatkan nilai tambah produk hasil hutan.
Di sela kegiatan, Senator Ning Lia mengapresiasi semangat para pelaku perhutanan sosial yang terus berinovasi dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.
“Perhutanan sosial bukan hanya tentang menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga bagaimana masyarakat di sekitar hutan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang berkeadilan. Kolaborasi dan gotong royong menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut,” tegas Ning Lia.
Menurutnya, jambore ini menjadi wadah strategis untuk memperluas jejaring, bertukar pengalaman, sekaligus membuka peluang kerja sama yang mampu meningkatkan daya saing produk hasil hutan sosial di pasar yang lebih luas.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar