PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kabupaten Pasuruan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi berubah menjadi panggung penyampaian tekanan kebijakan ketenagakerjaan yang langsung menyasar pemerintah pusat. Ribuan buruh menyuarakan tuntutan utama: penghapusan sistem outsourcing yang dinilai tidak memberikan kepastian kerja.
Aksi yang dipusatkan di Taman Chandra Wilwatikta, Pandaan, Jumat (1/5/2026) itu berlangsung dalam suasana kondusif. Kegiatan diawali dengan fun walk, olahraga bersama, hingga pembagian doorprize, namun perhatian publik tertuju pada pembacaan Petisi Buruh yang berisi sejumlah tuntutan strategis.
Petisi tersebut dibacakan oleh Sholeh bersama para pimpinan federasi serikat buruh. Isinya menyoroti perlindungan tenaga kerja, kepastian status kerja, serta perbaikan sistem rekrutmen yang dinilai masih membuka celah ketidakadilan.
Ketua Panitia May Day 2026, Arifin, menegaskan bahwa penghapusan outsourcing menjadi tuntutan paling mendesak yang disuarakan tahun ini. Menurutnya, sistem tersebut telah lama menjadi sumber ketidakpastian bagi pekerja.
“Kami berharap ada kado istimewa berupa penghapusan sistem outsourcing. Seperti yang pernah disampaikan Presiden, sistem ini menyiksa dan tidak memberikan kepastian masa depan buruh,” ujar Arifin.
Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan bahwa seluruh aspirasi buruh akan diteruskan secara resmi ke pemerintah pusat melalui jalur kedinasan. Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab daerah dalam menjembatani kepentingan pekerja.
“Kami akan bersurat secara resmi kepada pemerintah pusat. Ini langkah konkret agar suara buruh Pasuruan benar-benar sampai ke tingkat pengambil kebijakan,” tegas Mas Rusdi.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas hubungan industrial di daerah. Menurutnya, komunikasi antara pekerja dan pengusaha selama ini relatif terjaga dan harus terus diperkuat agar tidak memicu konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu ekonomi daerah.
Dampak dari dialog terbuka ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan tenaga kerja lokal, meningkatkan transparansi rekrutmen, serta menciptakan iklim kerja yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Pasuruan.
“Alhamdulillah, hubungan industrial di Pasuruan masih kondusif. Ini harus kita jaga bersama demi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja,” kata Bupati Rusdi, yang menutup pernyataannya dengan kata pungkasnya.
Penulis : Ahmad
Editor : Zainul Arifin
Komentar