BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Kabupaten Banyuwangi mencatat sejarah baru setelah dipilih pemerintah pusat sebagai daerah pertama di Indonesia yang menjadi lokasi uji coba digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Program ini dirancang untuk memastikan penyaluran bansos lebih transparan, tepat sasaran, dan efisien.
Sejak dua pekan lalu, sistem digitalisasi ini sudah berjalan. Pada Kamis (2/10/2025), sejumlah menteri dan wakil menteri turun langsung ke Banyuwangi untuk melihat progresnya. Hadir di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, hingga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut B. Panjaitan.
Selain itu, turut hadir Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan dari Kemenko PMK, Kominfo, KKP, serta sekitar 20 lembaga negara lainnya. Sejumlah institusi strategis seperti Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Peruri juga ikut memantau pelaksanaan program.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut kunjungan ini tidak hanya sebatas tinjauan lapangan. Para pejabat akan mengunjungi lokasi pendaftaran penerima bansos di Lingkungan Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, sekaligus menggelar rapat koordinasi.
“Agenda rapat akan membahas progres uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi. Hasilnya akan dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan di wilayah lain, bahkan penerapan secara nasional,” ujar Ipuk.
Menurutnya, salah satu poin penting dalam pertemuan itu adalah pemanfaatan data agar penyaluran lebih tepat sasaran. Banyuwangi menjadi laboratorium awal untuk memastikan sistem baru ini tidak hanya mempercepat distribusi bansos, tapi juga meminimalisasi potensi penyalahgunaan.
“Digitalisasi bansos bukan hanya soal teknologi, tetapi juga keadilan sosial. Data yang akurat akan sangat menentukan agar setiap bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” tambah Ipuk.
Banyuwangi sendiri kerap menjadi lokasi percontohan program nasional karena dinilai berhasil mengintegrasikan layanan publik dengan pendekatan digital. Dengan pengalaman tersebut, pemerintah pusat berharap uji coba bansos digital bisa berjalan lancar dan segera direplikasi di daerah lain.
Seorang pejabat yang ikut dalam rombongan menyebut Banyuwangi dipilih karena memiliki kesiapan infrastruktur dan pengalaman dalam transformasi layanan digital. “Daerah ini sudah terbiasa melakukan inovasi pelayanan. Itu sebabnya kami yakin uji coba di sini akan memberi gambaran jelas untuk penerapan nasional,” ungkapnya.
Jika program ini berhasil, pemerintah pusat menargetkan digitalisasi bansos bisa diterapkan secara bertahap di seluruh Indonesia. Dengan demikian, masalah klasik seperti data ganda, penerima tidak tepat sasaran, hingga keterlambatan pencairan dapat ditekan.
Bupati Ipuk menegaskan, pihaknya akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program ini. “Kami berharap hasil piloting di Banyuwangi dapat menjadi pijakan penting bagi Indonesia menuju sistem bansos digital yang lebih transparan dan adil,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar