SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Langkah progresif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun ekosistem perlindungan perempuan dan anak mendapatkan pujian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi. Ia menyebut inisiatif yang digagas Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini sebagai terobosan pertama di Indonesia yang melibatkan kerja sama lintas sektor secara menyeluruh.
Terobosan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pemenuhan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Jawa Timur Tahun 2025, yang digelar di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Selasa (29/7). Kesepakatan itu turut disaksikan langsung oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, Zulkarnain.
Inisiatif kolaboratif ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari Kepala Dinas P3AK Provinsi Jatim, Panitera PTA Surabaya, organisasi perempuan seperti PW Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, hingga Nasyiatul Aisyiyah Jatim.
Secara serentak, penandatanganan serupa juga dilakukan oleh Kepala Dinas P3AK dari seluruh kabupaten/kota di Jatim bersama Ketua Pengadilan Agama masing-masing daerah.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar simbolis, tetapi merupakan langkah nyata untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan sistem perlindungan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kolaborasi adalah kunci. Kita ingin membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang tidak fragmentatif, tetapi terintegrasi dan partisipatif,” ujar Khofifah.
Ia juga menekankan pendekatan pentahelix sebagai fondasi kebijakan ini — melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, serta masyarakat sipil.
“Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya masalah moral atau sosial, tetapi juga menuntut respons hukum, psikologis, dan budaya secara simultan,” tambahnya.
Khofifah juga menyoroti pentingnya keberpihakan pada korban melalui pendekatan proaktif: pencegahan, edukasi, dan pelayanan yang mudah diakses publik.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengutip data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Jatim. Mayoritas gugatan perceraian berasal dari pihak istri, mencerminkan kerentanan perempuan dalam perkawinan, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial.
Data menunjukkan, jumlah perkara perceraian di Jatim mencapai 79.270 kasus pada 2023, 79.309 kasus pada 2024, dan 38.087 kasus sepanjang Januari hingga Juni 2025.
Sementara itu, angka permohonan dispensasi kawin juga tergolong tinggi meski cenderung menurun: 15.095 kasus pada 2022, 12.334 pada 2023, dan 8.753 sepanjang 2024. Mayoritas kasus melibatkan anak perempuan, dan sebagian besar berkaitan dengan kehamilan remaja serta tekanan norma budaya.
“Kami mengapresiasi keterbukaan data dari Pengadilan Tinggi Agama serta inovasi pengadilan agama di daerah yang terus berbenah menyediakan layanan pasca-perceraian,” ujar Khofifah.
Ia mengajak seluruh pihak menjadikan kesepakatan ini sebagai tanggung jawab bersama untuk menjadikan Jawa Timur sebagai rumah aman bagi perempuan dan anak.
> “Masa depan Jawa Timur tak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur, tapi juga pada bagaimana kita memperlakukan perempuan dan anak hari ini,” tandasnya.
“Terima kasih untuk semua pihak. Mari kita bangun Jatim sebagai tempat yang adil bagi semua. Di mana hukum melindungi yang lemah dan kebijakan berpihak pada yang tak bersuara,” tutup Khofifah.
Menteri PPPA RI Arifah Fauzi menyebut model kerja sama yang dilakukan Pemprov Jatim ini sebagai pionir di tingkat nasional.
“Inisiatif semacam ini patut menjadi role model nasional untuk perlindungan perempuan dan anak yang berkelanjutan,” kata Arifah.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas kolaborasi berbagai pihak, dari pemerintah daerah hingga lembaga peradilan agama.
“Terima kasih Gubernur Khofifah, Pengadilan Tinggi Agama, dan semua pihak yang ikut berkontribusi dalam mewujudkan generasi hebat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Senada, Ketua PTA Surabaya, Zulkarnain, turut mengapresiasi kecepatan respon Gubernur Khofifah dalam menindaklanjuti hasil audiensi mereka.
“Hari Jumat lalu kami audiensi, hari Selasa ini sudah direalisasikan. Kami sampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan penuh dari Gubernur,” ucap Zulkarnain.
Ia berharap, kerja sama ini dapat terus diperluas dan diperkuat di masa mendatang demi perlindungan yang lebih komprehensif.
Lainnya:
- Pasar EV Melonjak Tajam, Kemnaker Siapkan SDM Green Jobs untuk Tangkap Peluang Kerja Baru
- Kemnaker Gandeng Wadhwani dan Indosat, Percepat SDM Digital dan Buka Peluang Kerja Baru
- Borong 3 Award Halal, Khofifah Pertegas Posisi di Tengah Dinamika Politik Nasional
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
