JEMBER, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (9/3/2026). Forum perencanaan pembangunan tahunan tersebut menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Musrenbang yang dilaksanakan secara daring dan luring itu dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan pemerintah provinsi, akademisi, pelaku usaha, hingga tokoh masyarakat. Agenda ini sekaligus menegaskan komitmen sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar program pembangunan berjalan selaras dan berdampak luas bagi masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembangunan nasional dan provinsi. Menurutnya, capaian pembangunan di daerah merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan yang lebih luas.
“Pembangunan itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Apa yang dicapai di daerah juga menjadi bagian dari keberhasilan provinsi dan nasional. Karena itu seluruh kebijakan harus saling mendukung dan terintegrasi,” ujar Imam Hidayat.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan arah pembangunan nasional tahun 2027 dengan fokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas. Strategi tersebut ditempuh melalui peningkatan produktivitas investasi dan penguatan sektor industri sebagai penggerak ekonomi nasional.
“Pemerintah pusat menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bukan hanya tinggi secara angka tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memperkuat pembangunan melalui sembilan program prioritas Nawabakti Satya. Program tersebut dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Sembilan program Nawabakti Satya ini menjadi arah pembangunan Jawa Timur, mulai dari pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, penguatan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,” kata Imam.
Ia merinci program tersebut meliputi Jatim Sejahtera untuk percepatan pengentasan kemiskinan, Jatim Kerja untuk memperluas kesempatan kerja berkualitas, Jatim Akses untuk penguatan konektivitas infrastruktur, serta Jatim Agro yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Selain itu terdapat program Jatim Cerdas yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, Jatim Sehat dalam penguatan layanan kesehatan, Jatim Berkah yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang bersih, Jatim Harmoni untuk memperkuat kehidupan sosial yang inklusif, serta Jatim Lestari yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Dalam paparannya, Imam juga menyoroti capaian indikator makro Kabupaten Jember yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 5,47 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Jember bergerak ke arah yang positif dan bahkan berada di atas rata-rata provinsi. Ini tentu menjadi modal penting untuk memperkuat pembangunan ke depan,” ujarnya.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jember juga berada pada angka 3,07 persen. Angka tersebut dinilai cukup baik karena lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran di Jawa Timur yang mencapai 3,71 persen maupun rata-rata nasional sebesar 4,74 persen.
“Ini menunjukkan strategi pembangunan yang dijalankan mulai berdampak pada peningkatan kesempatan kerja. Artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga memberikan efek terhadap penyerapan tenaga kerja,” jelas Imam.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang masih berada pada angka 71,57.
“IPM ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan stunting yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah daerah. Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga faktor sosial seperti pendidikan keluarga dan pernikahan usia dini.
“Stunting tidak hanya soal gizi, tetapi juga pola asuh dan kesiapan orang tua dalam membangun keluarga. Jika pasangan belum siap secara ekonomi maupun pengetahuan, dampaknya bisa berpengaruh pada tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Imam juga mendorong pengembangan wilayah selatan Jember sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan hingga pariwisata.
“Wilayah selatan Jember memiliki potensi yang sangat besar. Jika dikelola secara terpadu dan berkelanjutan, kawasan ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu membuka banyak lapangan kerja,” katanya.
Selain potensi wilayah, Imam juga menyoroti komoditas unggulan Jember yang telah dikenal hingga pasar internasional, yakni tembakau cerutu. Menurutnya, tembakau Jember memiliki kualitas yang sangat baik dan telah lama menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi.
“Tembakau Jember ini salah satu yang bertahan hingga sekarang di pasar dunia. Dulu pesaingnya adalah tembakau Deli dari Sumatera Utara, tetapi sekarang Jember menjadi salah satu pemain utama di pasar cerutu internasional,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan. Hal tersebut dilakukan agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita akan bertanya langsung kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan hanya melalui perwakilan, tetapi masyarakat sendiri yang menyampaikan usulan pembangunan,” kata Gus Fawait.
Ia menjelaskan pendekatan tersebut akan dilakukan melalui program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan). Melalui program ini, pemerintah daerah akan turun langsung ke desa untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
“Lewat program Bunga Desaku, pemerintah hadir langsung di desa. Kami ingin mendengar langsung kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan berbagai program pemerintah daerah. Di antaranya program pengendalian inflasi, bantuan sosial, hingga layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC).
“Dalam kegiatan itu kami juga memberikan paket sembako kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli warga sekaligus membantu pengendalian inflasi,” jelasnya.
Pada Musrenbang RKPD tersebut, Gus Fawait menegaskan bahwa fokus utama pembangunan Kabupaten Jember pada periode 2026 hingga 2027 adalah pengentasan kemiskinan.
Pemerintah daerah bahkan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan yang bekerja berdasarkan data terpadu dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Kita akan membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan yang bekerja berbasis data BPS. Bantuan harus tepat sasaran kepada masyarakat desil satu sampai desil empat agar program pengentasan kemiskinan benar-benar efektif,” tegas Gus Fawait.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Jember berharap arah pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, terukur, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
Komentar