JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama dan Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng memberikan tanggapan terhadap pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Lia menyoroti capaian Mahkamah Agung (MA) dalam mempercepat penyelesaian perkara. Sementara Komeng menyoroti pelaksanaan sejumlah program pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan MA menangani 38.148 perkara dan telah memutus 37.973 perkara. Produktivitas penyelesaian perkara tersebut mencapai 99,54 persen.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.728 perkara atau 96,74 persen berhasil diselesaikan pada tahap minutasi dalam waktu kurang dari tiga bulan. Capaian itu menjadi salah satu bagian dari laporan kinerja lembaga peradilan yang disampaikan Presiden dalam sidang kenegaraan.
Lia Istifhama menilai percepatan penyelesaian perkara merupakan langkah positif bagi kepastian hukum dan akses keadilan masyarakat. Menurutnya, proses peradilan yang tidak berlarut-larut penting agar masyarakat memperoleh kepastian atas perkara yang mereka hadapi.
“Seperti yang disampaikan Presiden, apresiasi terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung, patut diberikan karena penyelesaian perkara yang cepat merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan. Sebab, ketika perkara terlalu lama diselesaikan, ketidakadilan juga berpotensi diperpanjang,” ujar Ning Lia.
Meski memberikan apresiasi, senator asal Jawa Timur tersebut mengingatkan bahwa kecepatan penyelesaian perkara harus tetap berjalan bersama kualitas putusan. Ia menilai proses peradilan tidak cukup hanya mengejar capaian secara kuantitatif.
“Yang kami harapkan juga kecepatan penyelesaian perkara harus tetap dibarengi dengan ketelitian, independensi, dan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan,” tegasnya.
Lia menilai angka produktivitas MA tidak seharusnya berhenti sebagai capaian administratif. Menurut dia, ukuran yang lebih penting adalah dampak capaian tersebut terhadap masyarakat yang menggunakan layanan peradilan.
“Angka 99,54 persen tentu merupakan capaian yang patut diapresiasi. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat merasakan dampaknya. Masyarakat diharapkan tidak hanya melihat angka produktivitas, tetapi juga harus merasakan bahwa proses peradilan semakin mudah, cepat, transparan, dan adil,” kata Ning Lia.
Presiden Prabowo dalam pidatonya juga menekankan pentingnya menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim. Kepala Negara menegaskan keadilan harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kekuatan maupun sumber daya.
“Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim,” tegas Prabowo.
Pesan tersebut dinilai Lia penting dalam upaya memperkuat lembaga peradilan. Menurutnya, peningkatan produktivitas penyelesaian perkara perlu berjalan beriringan dengan independensi kekuasaan kehakiman.
Ia juga menilai perhatian terhadap kesejahteraan hakim menjadi bagian penting dalam menjaga independensi dan profesionalitas lembaga peradilan. Kecepatan penyelesaian perkara, kata Lia, merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat, sedangkan kualitas putusan dan kemandirian hakim menjadi fondasi keadilan.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan peradilan bukan hanya seberapa banyak perkara yang diselesaikan, tetapi juga seberapa besar masyarakat mendapatkan kepastian dan rasa keadilan,” pungkas Ning Lia.
Komeng memberikan sorotan berbeda terhadap pidato Presiden Prabowo. Ia menilai sejumlah program pemerintah memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya perlu mendapat perhatian agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Komeng secara khusus menyinggung program MBG dan KDKMP. Ia menyampaikan pandangannya dengan gaya khasnya saat ditemui di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jumat (14/8/2026).
“Sebenarnya semua program presiden itu bagus cuma yang kerjanya aja pada kagak bener,” kata Komeng berseloroh.
Terkait MBG, Komeng berharap pelaksanaan program tersebut ke depan semakin baik. Ia juga menyinggung Sudaryono yang kini memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).
“Makanya mudah-mudahan yang sekarang, Mas Dar ya? Mudah-mudahan bagus. Karena memang MBG bagus. Kopdes juga bagus, apalagi Komeng,” katanya sembari tertawa.
Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya melanjutkan program MBG dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi. Pemerintah menempatkan pemenuhan kebutuhan gizi sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan manusia.
“Saya bertekad teruskan program MBG dengan perbaikan, dengan efisiensi,” kata Prabowo.
Presiden menyebut pembangunan manusia menjadi faktor penting bagi masa depan Indonesia. Karena itu, kebutuhan dasar berupa gizi menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi anak-anak yang sedang menjalani proses pendidikan.
“Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, MBG diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan gizi buruk yang masih terjadi di sejumlah daerah. Prabowo menyebut prevalensi gizi buruk di beberapa tempat masih mencapai sekitar 25 persen.
Presiden menegaskan persoalan gizi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang.
“Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima itu,” tegas Prabowo.
Tanggapan Lia dan Komeng menunjukkan dua perhatian terhadap agenda pemerintahan yang disampaikan Presiden. Lia menekankan pentingnya kinerja peradilan yang cepat, berkualitas, independen, transparan, dan memberikan rasa keadilan.
Komeng menyoroti sisi pelaksanaan program pemerintah agar kebijakan yang memiliki tujuan baik dapat dijalankan secara tepat di lapangan. Kedua pandangan tersebut menempatkan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai bagian penting dalam mengukur keberhasilan kebijakan pemerintah.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 menjadi momentum bagi para wakil rakyat untuk mengawal capaian serta pelaksanaan berbagai program pemerintah. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan menjadi bagian penting agar program berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar