JEMBER, RadarBangsa.co.id – DPRD Kabupaten Jember bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jember, Senin (14/9/2026).
Persetujuan tersebut menjadi pijakan bagi Pemkab Jember untuk memperkuat sejumlah program pelayanan dasar masyarakat. Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menyebut sektor kesehatan dan pendidikan menjadi bagian dari program prioritas yang terus didorong melalui P-APBD 2026.
Salah satu program yang disiapkan adalah layanan kesehatan Home Care bagi warga miskin. Pemkab Jember juga mengalihfungsikan 31 unit mobil dinas bekas camat menjadi kendaraan operasional kesehatan yang diberi nama “Mobil Cinta”.
“Kami sudah menyiapkan 31 unit ‘Mobil Cinta’ yang akan disebarkan di tiga RSUD milik Pemkab. Mobil ini khusus difungsikan untuk mengantar pasien kurang mampu dari rumah sakit kembali ke rumahnya secara gratis, sehingga tidak ada lagi warga miskin yang kesulitan transportasi setelah berobat,” terang Bupati Gus Fawait.
Menurut Gus Fawait, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi pelayanan dasar sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Fokus utama kami adalah bekerja keras menyukseskan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD, terutama di bidang pelayanan dasar masyarakat. Salah satu program unggulan yang terus kami perkuat adalah layanan kesehatan Home Care agar warga miskin bisa mendapatkan akses medis langsung di tempat tinggal mereka,” tambahnya.
Di sektor pendidikan, Pemkab Jember menyiapkan program pendidikan nonformal bagi masyarakat yang putus sekolah. Program kejar paket A, B, dan C akan diintegrasikan dengan komunitas keagamaan seperti majelis taklim, majelis shalawat, dan majelis zikir.
“Kami mengkolaborasikan program kejar paket A, B, dan C dengan majelis taklim, majelis shalawat, serta majelis zikir. Langkah ini diambil agar masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar bisa terfasilitasi tanpa mengganggu aktivitas keagamaan mereka, lengkap dengan insentif pendukungnya,” tuturnya.
Penguatan pendidikan juga menyasar kondisi fisik sekolah. Gus Fawait mengatakan Pemkab Jember mengalokasikan anggaran revitalisasi sebesar Rp137,4 miliar pada 2026 untuk 258 sekolah.
Anggaran tersebut mencakup 121 SD Negeri dan 134 sekolah swasta. Pemkab Jember juga mengajukan usulan revitalisasi tambahan untuk 30 lembaga SD serta 18 TK/PAUD.
“Pada tahun 2026 ini, Pemkab Jember mengalokasikan anggaran revitalisasi sebesar Rp137,4 miliar yang mencakup 258 sekolah, terdiri dari 121 SD Negeri dan 134 Sekolah Swasta. Selain itu, kami juga mengajukan usulan revitalisasi tambahan untuk 30 lembaga SD dan 18 TK/PAUD agar anak-anak kita belajar di tempat yang aman dan layak,” tegas Gus Fawait.
Selain pelayanan kesehatan dan pendidikan, Pemkab Jember menempatkan penguatan keamanan desa serta penataan pasar tradisional sebagai bagian dari prioritas penyerapan anggaran P-APBD 2026.
Pemkab merencanakan pemasangan jaringan CCTV hingga tingkat desa untuk memperkuat keamanan dan pemantauan wilayah. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di fasilitas kesehatan serta penataan dan relokasi pasar tradisional, termasuk Pasar Tanjung.
“Kami merencanakan pemasangan jaringan CCTV hingga tingkat desa untuk memperkuat keamanan dan pemantauan wilayah. Selain itu, kami mendorong penguatan peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di fasilitas kesehatan serta melakukan penataan dan relokasi pasar tradisional—seperti Pasar Tanjung—agar aktivitas pedagang kecil makin tertata dan perekonomian warga terus berputar,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jember H. Ahmad Halim, S.Sos., mengapresiasi proses pembahasan Raperda P-APBD 2026 hingga penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran dan pendapat akhir seluruh fraksi.
“Seluruh fraksi di DPRD Jember telah menyampaikan pandangan akhir dan menyetujui P-APBD 2026. Sinergi antara legislatif dan eksekutif ini merupakan komitmen bersama demi memastikan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Jember,” tegas Ahmad Halim.
Gus Fawait optimistis penyerapan anggaran P-APBD 2026 dapat mencapai 90 hingga 95 persen hingga akhir tahun. Ia menilai dinamika pembahasan, termasuk saran dan kritik dari fraksi-fraksi DPRD, merupakan bagian dari proses pengawasan dalam pemerintahan.
“Kami optimistis penyerapan anggaran di P-APBD 2026 ini bisa mencapai target 90 hingga 95 persen hingga akhir tahun nanti. Dinamika pembahasan, termasuk saran dan kritik dari fraksi-fraksi di DPRD, adalah hal positif dalam iklim demokrasi kita. Kritik membangun berbasis data dan solusi merupakan bentuk pengawasan terbaik untuk mendorong efisiensi serta kinerja Pemkab,” ujar Gus Fawait.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
Komentar