WASHINGTON, RadarBangsa.co.id — Kebuntuan politik antara Presiden Donald Trump dan Partai Demokrat terus berlanjut hingga menyebabkan pemerintahan federal Amerika Serikat lumpuh selama lebih dari sebulan. Kondisi ini menjadi salah satu penutupan pemerintahan terpanjang kedua dalam sejarah Amerika Serikat.
Menurut pakar politik Amerika Serikat, Dr. Jerry Masaie, PhD, kebuntuan ini terjadi karena Partai Demokrat menolak memberikan persetujuan terhadap anggaran yang diajukan pemerintahan Trump. Akibatnya, ribuan pegawai pemerintah terpaksa dirumahkan dan aktivitas layanan publik terganggu.
“Sejak awal sejarah pemerintahan AS, tercatat sudah 15 kali Partai Demokrat menutup pemerintahan saat presiden berasal dari Partai Republik. Kali ini, pemerintahan Presiden Trump telah ditutup selama 30 hari dan belum ada tanda-tanda kompromi di Senat,” ujar Dr. Jerry, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) sekaligus alumnus American Global University (AGU).
Ia menjelaskan, sidang di Senat masih menghadapi jalan buntu atau deadlock. Meskipun tiga anggota Partai Demokrat bergabung dengan Partai Republik dalam upaya membuka kembali pemerintahan, masih dibutuhkan tambahan empat suara lagi agar bisa mencapai total 60 suara. Jumlah itu diperlukan untuk melewati batas ambang yang dikenal sebagai filibuster — mekanisme parlemen yang memungkinkan minoritas menggagalkan pengambilan keputusan.
“Selama filibuster belum dihapus, kebijakan apa pun yang diusulkan Presiden Trump akan terus terhambat. Karena itu, satu-satunya jalan untuk membuka kembali pemerintahan adalah mengakhiri sistem filibuster ini,” tegas Jerry.
Lebih jauh, Jerry menilai penutupan pemerintahan federal membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, kondisi ini bisa menimbulkan kerugian antara 7 hingga 14 miliar dolar AS dan memangkas sekitar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) Amerika pada kuartal keempat tahun ini akibat menurunnya belanja pemerintah.
“Penutupan ini tidak hanya soal politik, tapi juga berdampak langsung pada ekonomi nasional. Ribuan pegawai pemerintah sudah kehilangan pendapatan, dan roda pemerintahan terganggu,” ujarnya.
Data Departemen Kehakiman AS menyebut, sejak dimulainya penutupan pada 1 Oktober, lebih dari 4.100 pegawai telah diberhentikan sementara. Angka itu bahkan diperkirakan meningkat hingga 4.278 pegawai dalam waktu dekat jika kebuntuan belum berakhir.
Dr. Jerry juga mengingatkan bahwa penutupan pemerintahan ini menjadi bentuk tekanan politik paling serius sejak 1981. “Amerika sudah 15 kali mengalami penutupan pemerintah federal, tapi belum pernah ada presiden yang menjadikan hal itu sebagai dasar pemecatan besar-besaran. Ini menunjukkan betapa dalamnya polarisasi politik saat ini,” katanya.
Sementara itu, Partai Demokrat bersikukuh agar setiap rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek mencakup perpanjangan kredit pajak di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act) yang akan berakhir tahun ini.
Namun, Jerry meyakini dominasi Partai Republik di Senat dan Kongres masih menjadi kunci bagi Trump untuk mengakhiri kebuntuan tersebut. Saat ini, Partai Republik menguasai 53 kursi di Senat, sedangkan Demokrat memiliki 47 kursi. Di Kongres, kekuatan Republik juga relatif kuat dengan 119 kursi berbanding 213 kursi milik Demokrat.
“Saya optimistis Partai Republik akan berani menghapus filibuster. Langkah itu menjadi kunci untuk mengakhiri penutupan pemerintahan dan memulihkan kembali stabilitas politik serta ekonomi nasional,” pungkas Jerry.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
