NGAWI, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Ngawi menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan publik, menjaga ketahanan pangan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono saat menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Ngawi, Rabu (24/6/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah isu yang menjadi perhatian DPRD mendapat tanggapan langsung dari pemerintah daerah. Mulai dari pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, perlindungan petani, pengelolaan BUMD hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.
Pada sektor kesehatan, Pemkab Ngawi terus mendorong transformasi pelayanan rumah sakit melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem antrean elektronik yang terintegrasi diterapkan untuk memberikan kepastian jadwal pelayanan sekaligus mengurangi waktu tunggu pasien.
Pengembangan Rekam Medis Elektronik (RME) juga dilakukan agar data pasien dapat terhubung secara real time sejak proses pendaftaran, pelayanan poli hingga pengambilan obat di farmasi. Selain itu, penggunaan anjungan pendaftaran mandiri diperluas guna mengurangi antrean pada loket pelayanan.
Kebutuhan air bersih masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga saat ini, Pemkab Ngawi telah membangun 217 unit Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAB) yang tersebar di 138 desa.
Pada tahun ini, pembangunan sarana serupa direncanakan di Desa Cantel, Kecamatan Pitu dan Desa Gunungsari, Kecamatan Kasreman. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami keterbatasan pasokan.
Pemerintah daerah juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem penyediaan air minum yang telah dibangun. Upaya distribusi air dari daerah yang memiliki surplus pasokan menuju wilayah rawan kekeringan turut disiapkan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.
Di bidang pertanian, Pemkab Ngawi menaruh perhatian besar terhadap ancaman perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi produksi pangan. Salah satu strategi yang diterapkan adalah Program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB).
Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas tanah melalui perbaikan struktur tanah dan peningkatan kandungan bahan organik sehingga daya simpan air menjadi lebih baik. Kondisi itu diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan saat curah hujan menurun.
Pemerintah daerah juga memperkuat perlindungan petani melalui Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Selain itu, bantuan benih padi genjah dan tahan kekeringan terus disalurkan untuk mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan cuaca ekstrem.
Optimalisasi irigasi perpompaan, jaringan pipa, serta pemanfaatan sumur submersible di kawasan rawan kekeringan menjadi bagian dari strategi menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian. Menurut Bupati, kombinasi berbagai program tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
“Tata kelola tanah yang sehat, perlindungan usaha tani, penggunaan varietas yang adaptif serta penguatan infrastruktur air menjadi kunci untuk menjaga produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Ony.
Terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemkab Ngawi memastikan pengawasan dilakukan secara berkala melalui audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit kinerja juga dilakukan oleh Inspektorat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti berbagai usulan pembangunan dan perbaikan fasilitas publik. Sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian antara lain ruas jalan Guyung-Widodaren, jalan Ngrambe-Sine, jembatan Desa Pohkonyal, penerangan jalan umum, hingga pengecatan marka jalan sesuai kewenangan daerah.
Pemkab Ngawi juga menegaskan komitmennya terhadap perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk anak yatim, lansia, dan anak terlantar. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial, termasuk Program YAPI dari Kementerian Sosial bagi penerima manfaat yang memenuhi persyaratan.
Menutup penyampaian jawaban eksekutif, Bupati Ony mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ia berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Ngawi.
“Semoga proses pembahasan ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat Ngawi,” pungkasnya.
Penulis : ndik
Editor : Zainul Arifin
Komentar