LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu fokus utamanya adalah program pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang masuk dalam program prioritas Yakin Semua Sejahtera (YSS).
Berbeda dari pola bantuan sosial berbasis charity, Pemkab Lamongan menggeser pendekatan pengentasan kemiskinan ke arah pemberdayaan ekonomi. Model ini dinilai lebih efektif karena menumbuhkan kemandirian, menyasar akar persoalan, serta menciptakan dampak berkelanjutan bagi penerima manfaat.
Program pemberdayaan KRTP telah berjalan sejak 2022. Hingga 2025, tercatat sebanyak 294 KRTP telah menerima manfaat dari berbagai kecamatan di Lamongan, mulai Babat, Brondong, Deket, Glagah, hingga wilayah pesisir dan selatan seperti Paciran, Solokuro, dan Ngimbang.
Seluruh penerima merupakan perempuan berusia 17–57 tahun, pernah menikah, terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1–4, serta memiliki inkubasi usaha dan kemauan kuat untuk berwirausaha.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Galih Yanuar Medi Pratama, mengatakan program ini akan terus berlanjut. Pada 2026, Pemkab menargetkan pemberdayaan 32 KRTP baru dengan dukungan modal usaha berupa uang tunai sebesar Rp4 juta per orang.
“Pemberdayaan KRTP merupakan realisasi nyata program Yakin Semua Sejahtera. Pendekatan ini lebih efektif karena langsung menyentuh akar kemiskinan, yakni kemandirian ekonomi keluarga,” ujar Galih Yanuar, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan, pendampingan tidak berhenti pada penyaluran modal. Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi hingga tiga kali dalam setahun untuk memastikan keberlanjutan usaha.
“Hasilnya, seluruh KRTP masih aktif menjalankan usahanya. Tidak ada yang berhenti karena pendampingan terus dilakukan,” jelasnya.
Dampak program ini tercermin pada penurunan angka kemiskinan Lamongan. Pada 2023 tercatat 12,42 persen, turun menjadi 12,16 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 12,03 persen pada 2025. Pemkab pun menargetkan angka kemiskinan 11,95 persen pada 2026.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan adalah kunci. Ke depan, kami akan terus memperkuat program yang berpihak pada kemandirian masyarakat,” pungkas Galih Yanuar.
Lainnya:
- 230 Cakades di Sidoarjo Dikumpulkan, Subandi Singgung Politik Uang dan Ancaman Korupsi Desa
- Pasar Tradisional di Sidoarjo Terancam Sepi, Bupati Subandi Siapkan Revitalisasi dan Digitalisasi Besar-Besaran
- Koperasi Merah Putih Mulai Diperkuat, Puluhan Desa di Lubuk Linggau Dapat Kendaraan Operasional
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
