MATARAM, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kota Mataram terus mengupayakan peningkatan layanan kesehatan dengan mengajukan bantuan pengadaan mesin Magnetic Resonance Imaging (MRI) kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan setelah mesin MRI milik RSUD H. Moh. Ruslan mengalami kerusakan permanen akibat usia pakai, sehingga pasien yang membutuhkan pemeriksaan masih harus dirujuk ke rumah sakit lain, termasuk hingga ke Bali.
Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menegaskan keberadaan mesin MRI merupakan fasilitas penting yang wajib dimiliki rumah sakit rujukan. Menurutnya, alat tersebut memiliki peran strategis dalam menunjang penegakan diagnosis sehingga keberadaannya tidak dapat digantikan oleh pemeriksaan lain.
“Kami berharap usulan tersebut mendapat perhatian sehingga kebutuhan masyarakat terhadap layanan MRI dapat segera terpenuhi. Rumah sakit rujukan tentu harus memiliki fasilitas yang lengkap agar pelayanan kesehatan berjalan optimal,” ujar Mohan.
Ia menjelaskan Pemerintah Kota Mataram telah menerima laporan mengenai kerusakan alat tersebut dan langsung memprioritaskan upaya menghadirkan kembali layanan MRI. Manajemen RSUD H. Moh. Ruslan pun telah menyampaikan proposal resmi kepada Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari ikhtiar memperoleh bantuan pengadaan mesin baru.
Kerusakan alat diagnostik tersebut berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Selama beberapa bulan terakhir, pasien yang membutuhkan pemeriksaan MRI tidak dapat dilayani di RSUD H. Moh. Ruslan sehingga harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lain.
Direktur RSUD H. Moh. Ruslan, dr. Hj. NK Eka Nurhayati, Sp.OG., Subsp. F.E.R., M.Kes., M.Sc., mengatakan kondisi tersebut semakin berat karena mesin MRI di RSUD Provinsi NTB yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan juga mengalami gangguan operasional.
“Akibatnya, pasien yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah, termasuk ke Bali. Situasi ini memperpanjang waktu pelayanan sekaligus menambah beban biaya dan mobilitas pasien beserta keluarganya,” jelas Eka.
Menurutnya, pengadaan mesin MRI baru masih menjadi tantangan karena membutuhkan investasi yang sangat besar. Harga satu unit alat diperkirakan mencapai sekitar Rp35 miliar, bergantung pada spesifikasi dan teknologi yang digunakan.
Ia menambahkan, skema pembiayaan layanan MRI dalam program BPJS Kesehatan masih menjadi bagian dari paket pelayanan rumah sakit sehingga belum mampu menutup investasi pengadaan alat. Kondisi tersebut membuat dukungan pemerintah pusat menjadi solusi yang paling memungkinkan agar RSUD H. Moh. Ruslan kembali memiliki fasilitas MRI yang memadai.
Saat ini, Pemerintah Kota Mataram masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan RI terhadap proposal yang telah diajukan. Pemkot berharap bantuan pengadaan mesin MRI dapat segera terealisasi sehingga pelayanan diagnostik kembali berjalan normal dan masyarakat tidak lagi harus menjalani pemeriksaan hingga ke luar Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Dengan tersedianya kembali layanan MRI, masyarakat diharapkan memperoleh akses pemeriksaan yang lebih cepat, efektif, dan tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah,” tutupnya.
Penulis : Aini
Editor : Zainul Arifin
Komentar