JEMBER, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat langkah pencegahan pernikahan dini melalui program Sekolah Berdaya yang dibahas dalam diskusi panel di Pendopo Wahyawibawagraha, Rabu (15/4/2026). Program ini digagas sebagai strategi kolaboratif yang melibatkan sekolah, keluarga, akademisi, hingga organisasi masyarakat.
Bupati Jember H. Mohammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan, persoalan pernikahan dini tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Menurutnya, penguatan pendidikan dan peran keluarga menjadi kunci utama untuk menekan kasus yang masih menjadi tantangan sosial di sejumlah wilayah.
Dalam forum tersebut, Gus Fawait menjelaskan bahwa pendidikan harus dipahami secara luas, tidak hanya sebatas ruang kelas. Sekolah, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar dinilai memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kesadaran anak dan remaja mengenai masa depan mereka.
Pemkab Jember juga menyiapkan sejumlah proyek percontohan atau pilot project yang akan diterapkan sesuai karakteristik wilayah. Model intervensi akan dibedakan antara kawasan perkotaan, pedesaan, dan pesisir agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Langkah itu diambil karena pernikahan dini dinilai memiliki dampak berlapis, mulai dari putus sekolah, kerentanan ekonomi keluarga, hingga risiko kesehatan ibu dan anak. Pemerintah daerah juga menyoroti keterkaitan praktik pernikahan anak dengan potensi stunting pada generasi berikutnya.
“Pendidikan tidak bisa hanya diselesaikan oleh Bupati atau Kepala Dinas saja, tetapi perlu kerja sama yang baik antara semua pihak, termasuk peran penting dari keluarga,” ujar Gus Fawait.
Akademisi Universitas Indonesia, Najelaa Shihab, mengapresiasi pendekatan Pemkab Jember yang melibatkan banyak pihak. Ia menilai upaya tersebut menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam menjadikan pendidikan sebagai solusi masalah sosial.
Ketua TP PKK Jember, Ning Ghyta Puspita, menambahkan bahwa edukasi keluarga menjadi benteng utama pencegahan pernikahan dini. “Kami ingin masyarakat memahami cara mencintai dan mengasuh anak yang lebih baik,” katanya.
Program Sekolah Berdaya diharapkan mendorong perubahan pola pikir masyarakat bahwa pernikahan dini bukan sekadar urusan keluarga, melainkan persoalan pembangunan daerah. Jika angka kasus turun, maka kualitas pendidikan, kesehatan anak, dan kesejahteraan keluarga berpotensi meningkat.
Selain itu, model kolaborasi lintas sektor yang diterapkan Jember dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menangani persoalan serupa secara terintegrasi.
Pemkab Jember optimistis sinergi antara pemerintah, sekolah, akademisi, dan masyarakat akan memperkuat perlindungan generasi muda. Melalui program ini, pencegahan pernikahan dini diharapkan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
Komentar