SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan penguatan investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut menjadi fokus dalam High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).
Dalam forum yang dihadiri kepala daerah serta jajaran perangkat daerah se-Jawa Timur itu, Khofifah menegaskan bahwa investasi tetap menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jawa Timur juga melakukan kick off East Java Investment Forum (EJIF) 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat daya tarik investasi daerah. Peluncuran ditandai dengan seremoni bersama perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Khofifah mengatakan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan untuk mempercepat realisasi investasi di Jawa Timur. Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah kepastian lahan bagi investor.
“Ada PR yang sangat mendasar untuk investasi khususnya kepastian lahan. Sinergi di antara kita, horizontal dan vertikal harus sangat nyambung,” kata Khofifah.
Menurutnya, pembangunan ekosistem investasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga instansi vertikal harus memiliki komitmen yang sama agar proses investasi berjalan lebih cepat dan efektif.
Ia menilai forum yang mempertemukan Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD tersebut memiliki peran strategis dalam menyatukan perspektif pembangunan ekonomi daerah. Koordinasi yang kuat dinilai menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Dalam paparannya, Khofifah mengungkapkan empat fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat iklim investasi. Fokus pertama adalah percepatan harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan strategis yang siap dikembangkan.
Langkah tersebut dilakukan melalui percepatan penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Selain itu, sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga menjadi prioritas agar kepastian hukum investasi dapat terjamin.
Fokus kedua adalah percepatan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah menilai ketersediaan kawasan industri yang memadai serta konektivitas yang baik akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
“Ini diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah serta meningkatkan daya saing investasi Jawa Timur,” jelasnya.
Penguatan proyek investasi siap tawar atau Investment Project Ready to Offer (IPRO) menjadi fokus berikutnya. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah menyiapkan berbagai proyek yang telah matang dan siap ditawarkan kepada calon investor berdasarkan potensi unggulan masing-masing daerah.
Selain memperkuat promosi investasi, langkah tersebut juga diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan oleh investor karena proyek yang ditawarkan telah memiliki kesiapan yang lebih baik dibandingkan proyek yang masih dalam tahap perencanaan awal.
Fokus keempat berkaitan dengan kepastian berusaha dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pemprov Jawa Timur berupaya mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui koordinasi lintas sektor serta mekanisme debottlenecking terhadap kendala yang muncul di lapangan.
Pemerintah daerah juga mendorong implementasi Deklarasi Anti Premanisme sebagai bagian dari upaya menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan investor yang akan menanamkan modal di Jawa Timur.
Dengan penguatan empat aspek tersebut, Khofifah optimistis Jawa Timur mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia.
“Kita akan pastikan supaya investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujarnya.
Selain membahas investasi, forum tersebut juga menyoroti peran Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED). Khofifah menyebut keberadaan TP2ED menjadi wadah penting untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong hilirisasi dan penguatan rantai nilai ekonomi lokal.
Hingga saat ini, sebanyak 37 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk TP2ED. Pemprov berharap satu daerah yang belum membentuk tim tersebut dapat segera menyelesaikan proses pembentukannya agar percepatan pertumbuhan ekonomi berjalan merata di seluruh wilayah.
Aspek lain yang mendapat perhatian adalah perluasan akses keuangan bagi masyarakat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Menurut Khofifah, akses pembiayaan yang lebih luas menjadi faktor penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Melalui program TPAKD, berbagai skema pembiayaan produktif diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, petani, nelayan, peternak, hingga sektor usaha lainnya yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses permodalan.
“Melalui TPAKD, berbagai program pembiayaan produktif bisa menjangkau lebih banyak UMKM, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lainnya sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.
Dalam forum yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) RI M. Nashrul Wajdi menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Menurutnya, sensus yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun tersebut akan memotret secara menyeluruh struktur ekonomi, baik usaha konvensional maupun nonkonvensional yang berkembang di masyarakat.
“Tahun ini kita mengadakan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan 10 tahun sekali. Pendataan ini manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Nashrul.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Dukungan daerah dinilai penting untuk memastikan kualitas data yang akan menjadi dasar perumusan kebijakan ekonomi di masa mendatang.
Apresiasi juga disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim. Ia menilai forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan tersebut mampu menghasilkan berbagai terobosan strategis dalam pengembangan ekonomi daerah.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan bersinergi dalam meningkatkan kinerja investasi di Jawa Timur. Sinergi harus kuat antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan perekonomian Jawa Timur,” terangnya.
Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD, kata Ibrahim, merupakan tiga pilar penting yang perlu diperkuat hingga tingkat kabupaten dan kota agar menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama antara DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan DPMPTSP 38 kabupaten/kota. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pelayanan investasi guna mempercepat realisasi proyek dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Jawa Timur.
“Kami berharap sinergi dan kolaborasi dapat terus diperkuat,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar